Akar dan Proses-Proses Penerapan Demokrasi Indonesia

Akar dan Proses-Proses Penerapan Demokrasi Indonesia

Siapa di antara kamu yang kerap dimarahin guru di kelas kala memberikan pendapat? Misalnya kaya kamu bosen belajar di kelas terus, atau kamu nggak sepakat bersama penjelasan yang disampaikan guru, atau gara-gara kamu nggak sepakat bersama keputusan yang dibuat oleh guru. Hayo siapa? Atau jangan-jangan nggak tersedia satupun berasal dari kamu yang berani memberikan pendapat? Wah parah bermakna Squad.

Kenapa kok dapat parah jika nggak berani memberikan pendapat? Iya dong gawat, soalnya negara kita ini kan menganut proses demokrasi. Kamu jelas nggak demokrasi itu apa? Nah demokrasi itu secara terminologi atau makna adalah suatu proses pemerintahan negara, di mana kekuasaan tertinggi tersedia pada tangan rakyat. Kalau secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang bermakna rakyat dan kratos yang bermakna pemerintahan.

Demokrasi ini terhitung terhitung sebagai rancangan kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Pemerintahan di negara demokrasi itu wajib mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, bernegara, berpendapat, menghormati hak-hak kelompok minoritas, berserikat, dan warga negara berikan peluang yang mirip untuk beroleh kehidupan yang layak.

Tuh kan Squad, negara menjamin kebebasan berpendapat, menjadi ngapain kuatir jika kamu benar. Kan kita hidup di negara demokrasi. Terus kamu jelas nggak layaknya apa sejarah demokrasi di Indonesia? Dalam penerapannya, proses demokrasi di Indonesia berlangsung sangat dinamis atau berubah-ubah. Mulai berasal dari sesudah proklamasi, kepemimpinan Soekarno, kepemimpinan Soeharto, sampai era reformasi.

Kalau kita lihat berasal dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam proses demokrasi yang dulu diterapkan di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

DEMOKRASI PARLEMENTER (LIBERAL)

Diberlakukannya UUD 1945 pada periode pertama yakni tahun 1945-1949, adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berlangsung bersama baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada era itu tidak stabil, akibatnya program-program yang dibuat pemerintah tidak dapat ditunaikan bersama baik dan berkesinambungan. Akhirnya demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959, sejalan bersama pemberlakuan ulang UUD 1945.

DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno beri tambahan amanat kepada konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya:

Demokrasi terpimpin bukanlah diktator.
Demokrasi terpimpin cocok bersama kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
Demokrasi terpimpin bermakna demokrasi di segala kasus kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi.
Inti daripada pimpinan di dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun.
Kalau dilihat berasal dari lebih dari satu poin di atas, demokrasi terpimpin tidaklah bertentangan bersama Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga demokrasi terpimpin seringkali menyimpang berasal dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa.

DEMOKRASI PANCASILA PADA masa ORDE BARU

Demokrasi pancasila lahir atas beragam bentuk masalah yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kalau kamu main ke sebuah desa kamu tentu dapat lihat stimulan kekeluargaan yang tersedia pada penduduk desa, dan itu sudah lama dianut oleh mereka.

Jadi, hal paling mutlak di dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menghormati tinggi kemanusiaan cocok bersama martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, utamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mewujudkan keadilan sosial.

Akan tetapi, di dalam praktiknya, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru ini banyak menyimpang berasal dari prinsip demokrasi pancasila itu sendiri.

Pelanggaran Demokrasi Era Orde Baru

Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
Kurangnya jaminan kebebasan memberikan pendapat
Pembredelan sejumlah tempat yang mengkritik pemerintah
Kriminalisasi pada individu maupun kelompok yang tidak sependapat bersama pemerintah
Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
Pengekangan diskusi-diskusi kampus
Sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom
Penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis

DEMOKRASI PANCASILA PADA masa REFORMASI

Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi bersama era orde baru terdapat pada keputusan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada keputusan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak lho pergantian yang terjadi. Kebanyakan, perubahannya itu terdapat pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak cukup sejalan bersama rancangan demokrasi.

Nah lebih dari satu perubahannya itu seperti:

Pemilihan umum yang lebih demokratis
Lembaga demokrasi lebih berfungsi
Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Seperti halnya peraturan-peraturan yang ditunaikan serta hukum.
Memaknai demokrasi pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang merubah sikap hidup politik pendukungnya
Partai-partai politik kini lebih dapat mandiri
Nah, begitulah kiranya Squad rancangan demokrasi yang berlangsung di Negara kita ini. Kamu jelas Soetan Sjahrir? Itu lho Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia kita, nah ia menuangkan gagasan dan konsepsinya mengenai demokrasi ke di dalam sebuah buku berjudul ‘Perjuangan Kita’. Sjahrir menjelaskan jika individualisme adalah elemen terpenting di dalam negara dan proses yang demokratis.

Jadi, tiap tiap berasal dari kita wajib nih menghormati hak-hak sesame manusia dan makhluk hidup lainnya. Seprti tidak boleh membully, menghina, mengucilkan, dan terhitung menyudutkan.

Selengkapnya : https://www.gurukelas.co.id/