Aher Rilis Status Siaga Darurat Bencana

Aher Releases Disaster Emergency Alert Status

 

Aher Releases Disaster Emergency Alert Status

West Java Governor Ahmad Heryawan

West Java Governor Ahmad Heryawan (Aher) released alert status for flood and landslide emergencies in West Java. This status is valid until May 31, 2018, including for the Bogor Regency region where some of its areas experienced landslides on Monday (5/2).

Aher explained, at least 82 percent of West Java and 90 percent (especially in Bogor Regency) including disaster-prone areas. Therefore, people are encouraged to increase their awareness, especially not to live in the highlands or cliff areas. Dissemination efforts will continue to be carried out as a preventive measure.

Jawa Barat itu wilayah bumi vulkanik muda

Subur tapi rawan bencana. Masyarakat bisa turut menjaga lingkungan dan menormalisasi kawasan hutan yang menjadi kunci utama dalam keseimbangan lingkungan,” tuturnya dalam keterangan pers setelah berkunjung ke area longsor di Riung Gunung, Bogor, Selasa (6/2/2018).

Dalam kesempatan sama, Bupati Nurhayanti mengatakan

Yang perlu digaris bawahi bahwa benar adanya Kabupaten Bogor ini daerah rawan bencana. “Dari 40 kecamatan yang ada di kabupaten Bogor, 24 kecamatan adalah rawan bencana. Khususnya bencana longsor ketika curah hujan tinggi,” katanya.

Upaya Pemkab Bogor adalah selalu intensif mensosialisasikan menyangkut kesiapsiagaan yang sewaktu-waktu bencana alam mengancam. “Khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, selalu siaga ketika memasuki musim penghujan seperti sekarang ini,” katanya.

Ia juga menjelaskan, paska bencana pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam melakukan relokasi terhadap masyarakat yang tinggal di dataran tinggi rawan bencana. “Saya kira relokasi adalah upaya paska bencana yang sudah diprogramkan dan itu solusi terakhir dalam mengantisipasinya terjadinya bencana hingga menimbulkan korban jiwa,” terangnya.

Sebelumya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan, antisipasi bencana di Jabar dihitung dari hazard (risiko) dikali kerentanan serta dibagi kapasitas. Kapasitas yang semakin besar dan turunnya kerentanan, itu berarti antisipasi sudah baik.

“BPBD Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya manusia memadai (SDM) dengan dibentuknya satuan tugas pusat pengendalian operasi (pusdalop) dan sarana prasarana. Dari segi pengembangan tekonologi, kami memiliki aplikasi InAWARE yang berfungsi merekam hasil-hasil di lapangan seperti jumlah korban bencana, orang terkena dampak, kerusakan materil, antisipasi gempa susulan dan longsor,” katanya.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRBI 2013) dari rate 1-5, Cianjur, Garut, dan Sukabumi berada pada angka 1-3 dan Tasikmalaya di angka 5. Faktor kerentanan yang tidak bisa dikendalikan seperti kondisi lingkungan, ditimpali dengan upaya-upaya pengendalian terhadap area pemukiman, rencana tata ruang wilayah, dan menelaah karakteristik pertanian daerah tersebut.

BPBD Jabar sendiri memiliki 8 tahap prosedur penanggulangan darurat bencana. Pertama, diterimanya informasi dan data kejadian bencana dari BPBD kab/kota melalui teks sms, telepon, dan surat dinas kepada Kepala BPBD Jabar atau Kabid BPBD Jabar.

Kedua, penugasan tim reaksi cepat untuk mengkaji cepat & tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya paling lama 1 hari. Ketiga, pernyataan status keadaan darurat bencana dari Gubernur Jabar dan Kepala BPBD Jabar.

Keempat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dengan memberikan penampungan sementara, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar dengan mengaktifkan pos komando dan pengendalian (poskodal) serta laporan harian penanganan darurat bencana yang membutuhkan waktu 3-14 hari.

TRC BPBD

“Kelima, pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh TRC BPBD terdiri dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Dinas Kesehatan selama 3-14 hari. Keenam, perlindungan terhadap kelompok rentan dengan mengambil data dan analisa di lokasi bencana selama 2-14 hari,” katanya.

Seventh, he continued, the early recovery of facilities and infrastructure immediately for 3-14 days. Finally, the report on the handling of disaster emergency by the Head of West Java BPBD as a result of the recapitulation of daily data on disaster emergency handling at the latest 1 day.

TRC BPBD

“We appeal to the elements of the government or TRC BPBD to be always prepared to face disasters. Preparedness is demanded in any situation, whether in the morning or midnight, it must go straight to the scene. West Java residents, especially those in disaster-prone locations must always be vigilant and continue to follow the appeal from RT / RW. If you have seen signs of a disaster, immediately contact the authorities, “he said.