Siswa Gagal Masuk Sekolah Negeri Nih Solusi Kemendikbud

Siswa Gagal Masuk Sekolah Negeri? Nih Solusi Kemendikbud

Siswa Gagal Masuk Sekolah Negeri? Nih Solusi Kemendikbud

Siswa Gagal Masuk Sekolah Negeri Nih Solusi Kemendikbud
Siswa Gagal Masuk Sekolah Negeri Nih Solusi Kemendikbud

Persaingan untuk dapat lolos sekolah negeri melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) begitu ketat. Hal ini membuat siswa dan orang tua harap-harap cemas. Apalagi sejumlah kota dan kabupaten memiliki daya tampung sekolah negeri yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di daerah tersebut. Ini tentu berakibat banyak siswa yang terpaksa harus masuk ke sekolah swasta atau lompat pagar ke kota lain.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun menerapkan sistem zonasi. Sehingga siswa dalam radius tertentu diutamakan untuk masuk sekolah di dalam zona tersebut. Namun tetap saja tak seluruh siswa tertampung di zona itu. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan seluruh warga Indonesia memiliki hak memeroleh pendidikan yang sama.

“Zonasi itu dibatasi dengan radius atau jarak. Awalnya kami sepakati di peraturan itu SD itu radius 3 kilometer, SMP 6 kilometer, dan SMA 9 kilometer. Namun ternyata itu tak bisa diseragamkan, karena kepala dinas di masing-masing daerah bilang topografi wilayah mereka berbeda, bagaimana yang di dusun atau pulau. Akhirnya kami serahkan pada masing-masing daerah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad dalam konferensi pers, Selasa (11/7).
Siswa Gagal Masuk Sekolah Negeri? Nih Solusi Kemendikbud
Ilustrasi (Dok JawaPos.com)

Hamid menegaskan pada pinsipnya, anak-anak di dalam zona itu harus dimaksimalkan agar bisa mendapat pelayanan pendidikan. Persoalan daya tampung, kata dia, memang selalu terjadi di perkotaan dengan angka migrasi yang tinggi. Dia menyebutkan wilayah Depok, Bekasi dan Tangerang selalu mengalami masalah daya tampung sekolah.

“Kota Bekasi itu lulusan SD 42 ribu. Yang daftar ke SMP negeri 24 ribu, tapi daya

tampung hanya 15 ribu siswa. Otomatis sisanya mau ke mana? Swasta juga kan ada biaya lain-lain, kalau orang tua yang mampu bayar swasta tak usah bingung. Banyak kualitas sekolah swasta yang unggul,” ungkapnya.

Namun bagi orang tua yang tak mampu membiayai anak ke sekolah swasta, Kemendikbud mendorong setiap pemerintah daerah untuk menggelontorkan APBD bekerja sama dengan swasta untuk menampung siswa jika memang sudah tak tertampung di sekolah negeri.

“Jalan keluar yang kami sarankan kerja sama dengan sekolah swasta. Sekolah

swasta kan juga harus dapat siswa kan. Biaya swasta bisa dibebankan pada APBD, ini yang kami dorong. Memang ini bertahap. Kota seperti Bekasi, Depok, dan Batam sering terjadi masalah ini,” jelasnya.

Hamid menambahkan, dengan sistem zonasi, pihaknya akan mengevaluasi

dengan Kepala Dinas Pendidikan di daerah terkait daftar sekolah mana yang akan dibantu untuk lebih berkualitas. Dari segi sumber daya yakni penyebaran guru serta sarana fisik.

“Dengan begitu, sistem zonasi akan terpola menjadi lebih baik,” tuturnya.

 

Sumber :

https://www.thecontentscoop.com/technology-reshaping-indonesian-education/