Guru Harus Mampu Menjawab Tantangan Zaman

Guru Harus Mampu Menjawab Tantangan Zaman

Guru Harus Mampu Menjawab Tantangan Zaman
Guru Harus Mampu Menjawab Tantangan Zaman

Para pengajar, dalam hal ini guru, harus mampu menjawab tantangan zaman

yang semakin berkembang. Apalagi teknologi dan keilmuan semakin maju.

Demikian dikatakan Research and Literacy Institute (RLI) Mulyawan, saat seminar pendidikan yang digelar di Yayasan Bina Bangsa Cendikia Nyalindung, Jumat (12/7).

Seminar pendidikan itu, lanjut mulyawan, sangat penting untuk para guru.

Apalagi berisi peluang dan tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0.

“Sesuai temanya, materi yang diberikan berisi peluang dan tantangan di era revolusi industri,” ucapnya

Ketua Yayasan Bina Insan Cendikia, Abas menyebutkan, seminar merupakan

bentuk apresiasi kepada guru. Terutama dalam peningkatan spirit guru.

“Seminar diharapkan menjadi spirit para guru untuk mencetak generasi yang berprestasi dan mampu menghadapi tantangan modern,” pungkasnya

 

Sumber :

https://miralaonline.net/sejarah-dayak-agabag/

Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Tahun 1800, Prancis di bawah pimpinan Napoleon sukses menguasai Belanda. Napoleon kemudian mengangkat adinya, yakni Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Seluruh area jajahan Belanda juga Indonesia secara tidak segera menjadi jajahan Prancis. Karena kala itu, Prancis tengah berperang dengan Inggris maka Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur Jenderal di Nusantara. Daendels jadi mobilisasi tugas pada 1808. Tugas utamanya yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lain adalah menyesuaikan pemerintahan di Indonesia.

Pada era Daendels (1808 hingga 1811), bangsa Indonesia tambah menderita. Daendels laksanakan pembangunan fisik. Usaha pembangunan fisik dikerjakan dengan kerja paksa (Rodi) yang terlalu menyengsarakan rakyat. Kekejaman pada era Daendels tambah menambah kesengsaraan rakyat. Rakyat banyak yang meninggal gara-gara kelaparan. Pada suatu saat, Daendels dituduh korupsi dan memperkaya diri sendiri. Kemudian tahun 1811, dia dipanggil pulang oleh Louis Napoleon dan kekuasaan kudu diserahkan kepada Jan Willem Janssens.

Setelah Daendels digantikan Jansens, tentara Inggris di bawah pimpinan Lord Minto menyerang Jawa dan pada 1811, Inggris sukses merebut Batavia dan dengan tegas menghendaki Jansen untuk menyerahkan Pulau Jawa. Setelah berlangsung peperangan, Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Selanjutnya, Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles untuk menjadi penguasa di lokasi Hindia Belanda. Tidak lama sehabis Raffles berkuasa, Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian, mengisi perjanjian itu adalah Inggris menyerahkan Nusantara kepada Belanda.

Akibat beraneka peperangan, terjadilah krisis keuangan di Belanda. Untuk itu, dalam usaha menangani masalah, diputuskan bahwa pulau Jawa kudu menjadi sumber utama pendapatan untuk Belanda. Akhirnya, Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong pemberlakukan ‘Tanam Paksa’ (Cultuurstelsel) pada 1830, proses ini mewajibkan penduduk Jawa menanam tanaman khusus yang bisa laku di pasaran Internasional. Penduduk kudu menyerahkan hasil tanamannya kepada pemerintahan kolonial melalui perantara penguasa setempat. Sistem tanam paksa ini jauh keras dan kejam dibandingkan monopoli VOC. https://www.biologi.co.id/6-ciri-ciri-makhluk-hidup/

Dari sudut pandang ekonomi, proses tanam paksa terlalu untung pemerinahan kolonial Belanda, hasil panen paksa menambahkan sumbangan besar bagi Belanda pada tahun 1835-1940. Belanda beroleh kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Namun kebalikannya dialami oleh rakyat Indonesia. Tanam paksa udah menyebabkan rakyat diperas bukan cuma tenaga melainkan juga kekayaan.

Baca Juga :

Sikap Positif didalam Menjaga Keutuhan NKRI

Sikap Positif didalam Menjaga Keutuhan NKRI

Sebagai warga NKRI, kita wajib mengerti betapa pentingnya bisnis didalam ikut dan juga / berpartisipasi didalam usaha melindungi keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Sebagai warga NKRI wajib mengerti juga bahwa kemerdekaan tidak datang bersama dengan sendirinya, tapi wajib bersama dengan bisnis dan niat yang kuat untuk meraihnya. Para pejuang senang mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Maka sebagai generasi penerus miliki kewajiban untuk ikut melindungi keutuhan NKRI.

Berikut ini sikap-sikap positif yang diperlukan.

1. Cinta tanah air
Sebagai warga NKRI, kita diwajibkan membawa rasa cinta pada tanah air. Cinta tanah air dan bangsa mampu diwujudkan didalam berbagai macam hal, pada lain;
Menjaga kelestarian lingkungan dan menghindar pencemaran lingkungan
Menjaga keamanan wilayah NKRI berasal dari ancaman yang datang berasal dari luar maupun berasal dari didalam negeri sendiri.
Rajin belajar untuk mampu menguasai Ilmu ilmu fungsi diabdikan kepada NKRI
Mengolah kekayaan alam bersama dengan selalu melindungi ekosistem untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Membina Persatuan dan Kesatuan
Pembinaan persatuan dan kesatuan wajib dijalankan di mana pun kita berada / dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini sebagian tindakan yang perlihatkan bisnis membina persatuan dan kesatuan;
Tidak membeda-bedakan manusia
Menghormati antarsesama manusia
Mempelajari budaya sendiri dan mengerti budaya area lain
Menjalin persahabatan antarsuku bangsa
Mengerti dan merasakan perasaan sedih dan penderitaan orang lain
Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa https://materisekolah.co.id/contoh-teks-eksplanasi-pengertian-ciri-struktur-kaidah-kebahasaan-dan-contoh-lengkap/

3. Rela Berkorban
Memiliki sikap senang berkorban adalah sikap yang bersedia dan iklas menambahkan suatu hal yang dimiliki walau dapat mengundang penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban didalam melindungi keutuhan NKRI mampu dijalankan bersama dengan hal-hal sbb;
Berkorban bersama dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara
Berkorban bersama dengan tenaga atau bersama dengan bekerja
Berkorban untuk menghindar diri tidak berbuat suatu hal yang merugikan bangsa dan negara
Berkorban bersama dengan menyumbang kesimpulan bagi keutuhan NKRI.

Baca Juga :

Upaya Pencegahan Diri dari Bahaya Narkoba

Upaya Pencegahan Diri dari Bahaya Narkoba

Istilah narkoba sudah banyak dikenal didalam penduduk jaman kini, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, yang sesungguhnya merupakan zat adiktif. Tetapi tidak semua zat adiktif adalah narkoba, misal; alkohol, kafein, dan nikotin. Penyalahgunaan narkoba sudah mengundang banyak negatif. Oleh gara-gara itu, narkoba perlu dihindari.

Berikut lebih dari satu upaya pencegahan diri dari bahaya Narkoba;
Selalu ingat bahwasanya ancaman hukum untuk penyalahgunaan narkoba, lebih-lebih bagi pengedar narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan
Mengetahui akan bermacam macam dampak buruk narkoba
Gunakan saat dan tempat aman, jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah bersama dengan keluarga, piknik, berkaraoke, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, nonton bersama dengan keluarga.
Memilih pergaulan yang baik dan menjauhkan pergaulan yang mampu mengantarkan kita terhadap penyalahgunaan narkoba
Apabila membawa persoalan maka cari jalur keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalur pelarian
Memiliki kegiatan-kegiatan positif, berolahraga atau pun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang beri tambahan dampak positif baik kepada kita.
Jangan dulu untuk mencoba-coba mengfungsikan narkoba, kalau atas dasar pertimbangan medis atau dokter

Perlu diketahui;
Zat adiktif dan psikotropika merupakan bahan yang dibutuhkan di bidang kedokteran. Misalnya morfin sebagai penawar rasa sakit saat operasi, alkohol sebagai antiseptik, dan kokain sebagai obat perangsang. Obat-obatan ini tidak boleh dipergunakan asal-asalan dan tidak diperjualbelikan bebas.

Baca Juga :

Ini 3 Persoalan Dalam Penerapan Full Day School

Ini 3 Persoalan Dalam Penerapan Full Day School

Ini 3 Persoalan Dalam Penerapan Full Day School
Ini 3 Persoalan Dalam Penerapan Full Day School

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta aturan lima hari sekolah atau full day school disosialisasikan secara masif dan jelas, serta ada jalinan komunikasi yang baik hingga ke daerah.

“Kalau kebijakan Kemdikbud ini berdasarkan kajian, silakan saja. Tapi, sebagai kebijakan politik, harusnya tidak hanya diputuskan oleh satu institusi yang memiliki otoritas atau dari pendukungnya saja, tapi juga harus berdasarkan pilihan publik, public choice. Jadi jangan sampai masyarakat menjadi resah hanya karena kebijakan seperti ini,” katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana memberlakukan aturan lima hari sekolah terhitung mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli 2017.

Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Negara, Senin 12 Juni, telah menyampaikan bahwa aturan tersebut telah terbit per 9 Juni 2017.

Selain itu, telah terbit pula PP Nomor 19/2017 tentang Beban Tugas Guru, dengan beban mengajar tatap muka minimal dari 24 jam dalam sepekan menjadi 40 jam. Menurut Muhadjir, acuan tersebut mengacu pada standar kerja aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi hal tersebut, Fikri yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, terdapat setidaknya tiga tantangan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Pertama, soal perubahan aturan jam belajar. Kedua, soal sumber daya manusia

(SDM), yaitu beban kerja dan jumlah guru. Ketiga, mengenai sarana dan prasarana, khususnya mengenai ketersediaan ruang kelas ideal.

“Kalau 8 jam nya 60 menit, maka mulai jam 7 selesai jam 3 sore. Kalau 45 menit, maka akan berkurang menjadi pulang jam 2 sore. Kalau plus istirahat maka pulang jam 4 sore. Aturan seperti ini harus jelas, kalau tidak jelas, berbahaya,” jelas mantan guru SMK di Kota Tegal ini.

Menurut Fikri, masalah jam belajar ini menjadi persoalan, sebab berdasarkan

kunjungan kerja Panja Dikdasmen pekan lalu, Komisi X DPR mendapatkan keluhan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara jika para siswa harus pulang sampai sore.

“Kemarin saya dari Medan. Dapat masukan bahwa jangan sekolah sampai sore, karena kami para siswa biasanya makan dari rumah, tidak bawa makan ke sekolah. Kalau sampai sore, berarti kan para siswa harus bawa makan ke sekolah. Atau kalau tidak, harus ada fasilitas kantin yang memadai. Tidak banyak sekolah yang memiliki kantin ideal,” katanya.

Guru dan Sarana Dari segi guru, lanjut dia, pemerintah saat ini masih

menghadapi jumlah guru yang terbatas di daerah. Padahal, pemerintah inginnya pendidikan kita 70 persen adalah sekolah vokasi dan 30 persen untuk umum (teori).

 

Baca Juga :

Rektor Dipilih Presiden Mengembalikan Pendidikan seperti Orde Baru

Rektor Dipilih Presiden Mengembalikan Pendidikan seperti Orde Baru

Rektor Dipilih Presiden Mengembalikan Pendidikan seperti Orde Baru
Rektor Dipilih Presiden Mengembalikan Pendidikan seperti Orde Baru

Guna melindungi lingkungan kampus dari radikal, pemilihan rektor diwacanakan akan dipilih oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal, DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, hal tersebut justru membuat pendidikan seperti di orde baru, di mana pengekangan kampus pada saat ini melalui normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kemahasiswaan (NKK/BKK).

“Kerangka yang disampaikan karena khawatir pemilihan rektor diikuti isu radikalisme, terorisme, tapi publik tetap melihatnya ini sebagai bagian dari pembungkaman dunia kampus,” ungkapnya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin (5/6/2017).

Andre juga mengatakan jangan sampai NKK/BKK ini hidup kembali. “Tolong jangan cara-cara orba dihidupkan lagi, saya berharap presiden bijak melihat persoalan ini. Lebih baik tetap di Kemenristekdikti, tapi lebih transparan dan bertanggung jawab, daripada ditarik ke presiden,” ujarnya.

Menurutnya, jika memang ingin memperbaiki dunia kampus, mekanismenya

yang perlu diperbaiki agar lebih transparan. Jangan sampai pendidikan itu sendiri ditarik ke ranah politik.

“Kenapa harus ditarik ke presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi? Biar saja di bawah kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang penting prosesnya transparan,” katanya.

Presiden sendiri sudah memiliki tugas yang sangat berat. Mulai dari

permasalahan ekonomi, sampai pelaksanaan program dalam pembangunan infrastruktur.

“Situasi politik Tanah Air ini kan masih belum reda, jangan ditambahi lagi beban politik presiden dengan kekisruhan baru soal pemilihan rektor,” jelasnya.

Belakangan ini, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa rektor tidaklah

dipilih oleh presiden, tetapi dikonsultasikan kepada presiden.

“Hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden tahu siapa rektor perguruan tinggi karena dipilih senat perguruan tinggi dan usul pemerintah lewat Menristekdikti,” tambahnya

 

Sumber :

http://bengawan.uns.ac.id/jam-tangan-pengukur-tensi/

Tenaga Kependidikan Usulkan 3 Calon Rektor IPB, Nih Nama-Namanya

Tenaga Kependidikan Usulkan 3 Calon Rektor IPB, Nih Nama-Namanya

Tenaga Kependidikan Usulkan 3 Calon Rektor IPB, Nih Nama-Namanya
Tenaga Kependidikan Usulkan 3 Calon Rektor IPB, Nih Nama-Namanya

BOGOR – Bursa bakal calon rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) mulai menggeliat, tiga nama bakal calon kembali diusulkan melalui jalur Tenaga Kependidikan IPB.

Tenaga Kependidikan IPB telah melakukan penjaringan Bakal Calon Rektor (BCR) yang dilangsungkan beberapa waktu lalu, bertempat di Gedung AHN Rektorat Kampus IPB Dramaga.

Dari penjaringan terdebut, telah terpilih tiga bakal calon rektor IPB. Sebanyak 24 nama bakal calon yang diusung oleh tenaga kependidikan dari 34 unit kerja. Tiga bakal calon rektor yang mendapatkan dukungan terbanyak yaitu Prof Yonny Koesmaryono, Arif Satria dan Rinekso Soekmadi.

Penjaringan bakal calon rektor IPB dilakukan melalui mekanisme masing-masing unit kerja mengusulkan maksimal tiga orang, dengan syarat tersebut telah memenuhi kriteria calon rektor yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rektor.

Ketiga bakal calon rektor yang telah mendapat dukungan selanjutnya akan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Rektor untuk mengikuti proses berikutnya di tingkat Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB, bersama-sama dengan bakal calon rektor yang diusung oleh jalur fakultas, sekolah bisnis, diploma dan Himpunan Alumni IPB.

Majelis Wali Amanat (MWA) IPB segera menggelar pemilihan rektor masa bakti

2017-2022 seiring berakhirnya masa jabatan Prof Herry Suhardiyanto.

“IPB mencari pemimpin akademik profesional yang dapat diterima oleh para pemangku kepentingan,” kata Ketua MWA IPB Prof Achmad Chozin.

Menurut Chozin, pemilihan Rektor IPB dilakukan bertepatan dengan saat pemerintah semakin merasakan pentingnya sektor pertanian, biosains, dan kemaritiman sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

“Semoga proses Pemilihan Rektor IPB Tahun 2017-2022 mendapatkan Rektor yang diharapkan semua pemangku kepentingan,” katanya.

Lebih lanjut Chozin menjelaskan, pemilihan rektor IPB sesuai payung hukum

yang dipedomani oleh MWA, yakni Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, sedangkan yang menjadi rujukan adalah Peraturan MWA IPB Nomor 21/MWA-IPB/2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor.

Proses pemilihan rektor diawali dengan serangkaian Sidang Komisi dan Sidang

Paripurna MWA IPB pada Jumat 7 April lalu. Majelis Wali Amanat IPB menyetujui Operasional Pemilihan Rektor tahun 2017-2022 dan memilih Ketua Panitia Pemilihan Rektor.

Setelah pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Rektor IPB. Selanjutnya Rapat Paripurna menyepakati proses pemilihan Rektor yang terbagai beberapa tahapan.

 

Sumber :

http://bengawan.uns.ac.id/makna-proklamasi/

Geopolitik Indonesia Dan Dasar Ketahanan Nasional

Geopolitik Indonesia Dan Dasar Ketahanan Nasional

Geopolitik Indonesia Dan Dasar Ketahanan Nasional

Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik“. Maka, Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Hubungan Internasional, geopolitik

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.

Dari beberapa pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal

Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa terdapat dua golongan negara, yaitu golongan negara “determinis” dan golongan negara “posibilitis”. Determinis berarti semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan Bumi/posisi geografisnya. Negara determinis adalah negara yang berada di antara dua negara raksasa/adikuasa, sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri dua negara raksasa itu.

Sebenarnya, faktor keberadaan dua negara raksasa, bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keadaan suatu negara yang berada diantaranya. Faktor lain seperti faktor ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Hanya saja, karena besarnya kekuasaan dua negara besar tersebut, maka keberadaannya menjadi faktor yang begitu dominan dalam mempengaruhi keadaan negara yang bersangkutan.

Golongan negara yang kedua adalah golongan negara posibilitis

Golongan ini merupakan kebalikan dari golongan determinis. Negara ini tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara raksasa, karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara raksasa. Sehingga, faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tentunya, keberadaan negara-negara lain di sekitar kawasan tersebut juga turut menjadi faktor yang berpengaruh, hanya saja tidak terlalu dominan.

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll. Maka dari itu, muncullah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada keberadaannya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, The Shanghai Six dll. Komunitas-komunitas internasional ini berperan dalam hal kerjasama kawasan, penyelesaian masalah bersama, usaha penciptaan perdamaian dunia, dll.

Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah :

  1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia;
  2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam;
  3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri;
  4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan;
  5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya;
  6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

 

Artikel terkait :

Konsep geopolitik dan geostrategi

Konsep geopolitik dan Geostrategi

 

Konsep geopolitik dan Geostrategi

Konsep geopolitik dan geostrategi

Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. , sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.

Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.

Wawasan Nusantara adalah cara Pengertian dan hakekat wawasan nusantara
pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Contoh Bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas (catur dharma eka karma) :

  1. Ancaman di dalam negeri
    Contohnya adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia.
  2. Ancama dari luar negeri
    Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negri.

Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan pancasila dan uud 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dpat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri atas:

Struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengakaderan pimpinan nasional Proses politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum dan bersifat nasioanl dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang puncaknya terselenggara melalui pemilu.

Budaya politik merupakan pencerminnan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional melalaui pendidikan politik maupun kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin politik. Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional.

 

Sumber : https://www.sekolahbahasainggris.co.id/

Geostrategi Dan Wawasan Nasional Indonesia

Geostrategi Dan Wawasan Nasional Indonesia

Geostrategi Dan Wawasan Nasional Indonesia

Pengertian Geostrategi

Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkung didalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dan geostrategi Indonesia adalah merupakan strategi dalam memanfaatk konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, d sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupak geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepenting kesejahteraan dan keamanan.

Penjelasan Istilah

Geostrategi : suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional; Sistem kehidupan nasional adalah himpunan berbagai kelemba-gaan hidup bangsa sebagai sistem (ipoleksosbudhankam) seba-gai subsistem yang dilengkapi dengan norma, nilai dan aturan; Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengem-bangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman baik datang dari luar maupun dari dalam. Cita-cita nasional adalah kondisi yang lebih cerah dimasa depan sesuai dengan keinginan luhur yang terkandung dalam falsafah bangsa. Kepentingan nasional adalah kepentingan bangsa dan negara untuk mewujudkan stabilitas nasional bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pembangunan nasional adalah semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang bertujuan un-tuk mengadakan pembangunan fisik, sikap mental dan moderni-sasi pemikiran bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.

Keamanan adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat, mengenai ketenteraman, ketertiban, keselamatan dan kemampu-an untuk mengadakan pertahanan.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang didapat oleh masyarakat dimana terdapat rasa kecukupan, kecerdasan, kesehatan, ketaq-waan dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan.

Proses terbentuknya wawasan nusantara setiap bangsa

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia.

Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: “Britain rules the waves”. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya.

Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat Wanus. Wanus ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang:

  1. Satu kesatuan wilayah
  2. Satu kesatuan bangsa
  3. Satu kesatuan budaya

 

Sumber: https://www.dosenpendidikan.co.id/