Cara Menulis Surat Permohonan Cuti Kuliah

Cara Menulis Surat Permohonan Cuti Kuliah

Dalam dunia perkuliahan, mengenal arti cuti kuliah. Hal ini jadi suatu hal yang biasa ditunaikan oleh beberapa mahasiswa. Alasannya pasti saja beragam, sesuai bersama keperluan masing-masing. Cuti kuliah sendiri dikenal termasuk bersama sebutan cuti akademik. Dengan mengambil alih cuti kuliah, maka mahasiswa berikut tidak memanfaatkan haknya sebagai seorang mahasiswa untuk ikut di dalam kesibukan akademik bersama alasan tertentu. Dengan demikianlah maka statusnya di universitas berikut tidak aktif, yang artinya yang bersangkutaan bebas dari seluruh kesibukan dikampus termasuk biaya daftar lagi maupun duit semester. Lamanya cuti kuliah biasanya selama 1-4 semester, bakal namun pada biasanya tiap-tiap fakultas punyai peraturan yang berbeda.

Mengingat bahwa hal ini merupakan hal yang perlu dan formal, maka di dalam mengajukannya dibutuhkan surat formal yang diajukan kepada pihak universitas yang berwenang. Untuk mengajukan surat ini maka kamu pasti mesti melaksanakan beberapa hal layaknya yang tersedia di bawah ini.

Beberapa hal yang mesti ditunaikan waktu bakal mengajukan surat keinginan cuti kuliah.

Siapkan alasan yang melatarbelakangi kamu mengambil alih cuti kuliah. Berikan alasan yang masuk akal dan mampu menunjang ketentuan kamu tersebut.
Buat surat keterangan persetujuan dari orang tua atau wali dan diserahkan ke pihak akademik.
Jika surat berikut telah diserahkan, maka mengikuti prosedur setelah itu sesuai bersama peraturan universitas yang ada.
Nah terkecuali telah melaksanakan hal tersebut, kami termasuk bakal beri tambahan beberapa langkah atau format penulisan surat keinginan cuti kuliah.
Perihal : Permohonan Cuti Kuliah
Penerima surat (kepada siapa surat ditujukan)
Salam Pembuka
Identitas diri (meliputi nama,nim, jurusan, semester kuliah waktu ini, th. akademik, alamat dan juga nomor kontak person)
Isi pokok surat (permintaan izin cuti kuliah). Dibagian ini termasuk jelaskan kapan waktu keinginan cuti kualiah tersebut.
Alasan cuti kuliah
Penutup
Tanda tangan pemohon cuti (kanan), tanda tangan dosen penasehat akademik (kiri). Ada pula yang membubuhkan tanda tangan orang tua / wali yang diletakan di sebelah kiri sedang tanda tangan dosen di bagian bawah.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini kami bakal beri tambahan misal surat keinginan cuti kuliah.

Hal : Permohonan Cuti Kuliah

Kepada Yth
Bapak Rektor
U.p. Kepala Biro AAK
Universitas Sriwijaya
Palembang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Clara Putri Wijaya
N I M : 123 456 789
Jurusan/Prodi : Ekonomi Pembangunan
Semester : VI
Tahun Akademik : 2013/2014
Alamat : Jl. Perwira No.256 Palembang, Sumatera Selatan
Telpon/HP : 0853 6796 6985

Bermaksud mengajukan keinginan Cuti Kuliah selama 2 (dua) Semester mulai tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juni 2017. Permohonan cuti kuliah ini aku sampaikan dikarenakan :

1. Alasan Pertama
2. Alasan ke dua (jika ada)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini aku lampirkan bukti-bukti pembayaran SPP semester IV Tahun Akademik 2013/2014.

Demikian keinginan cuti kuliah ini aku sampaikan, atas perhatian dan dikabulkannya keinginan ini aku ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 03 Mei 2016
Mengetahui
Dosen Penasihat Akademik Hormat Saya

(Nama Dosen) CLARA PUTRI WIJAYA

Setelah melihat misal surat tersebut, telah lebih tahu bukan? Kalau begitu, demikianlah ulasan kami perihal surat keinginan cuti kuliah. Semoga berfungsi dan sampai jumpa di ulasan yang berikutnya.

Baca Juga :

Generasi Milenial Kampanyekan Kaulinan Urang Lembur

Generasi Milenial Kampanyekan Kaulinan Urang Lembur

 

Generasi Milenial Kampanyekan Kaulinan Urang Lembur

Wali Kota Bogor Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi milenial untuk melestarikan Kaulinan Urang Lembur agar lebih dikenal ke seluruh pelosok Indonesia. Ia merasa prihatin saat ini banyak generasi milenial terlalu sering bermain gadget sehingga memberikan efek negatif, diantaranya kerusakan pada mata.

“Sosial media (sosmed) harus mendidik, hoax itu merusak, game-game yang merusak pikiran anak-anak adalah musuh bersama. Untuk itu, mari kita kampanyekan permainan tradisional Kaulinan Urang Lembur agar lebih dikenal ke seluruh Indonesia,” kata Bima saat membuka Lomba Kaulinan Urang Lembur Tingkat Kota Bogor Tahun 2018 di Lapangan Softball GORPajajaran, jalan Pemuda, Rabu (29/08/2018).

Lomba Kaulinan Urang Lembur

Kepada para peserta Lomba Kaulinan Urang Lembur yang berasal dari 19 sekolah tingkat SMP se-Kota Bogor ia mengajak untuk berswafoto saat mengikuti lomba untuk kemudian di share via akun sosmed masing-masing peserta. “Apa yang kalian lakukan hari ini harus diviralkan agar kegiatan ini diketahui dan menginspiratif orang banyak,” ajak Bima.

Dia berharap dengan adanya perlombaan kaulinan urang lembur yang diadakan setiap tahun, selain menjadikan anak milenial mengetahui permainan tradisional yang ada pada tahun 60-90-an juga agar anak tidak diperbudak oleh teknologi yang berdampak negatif.

“Tentunya sebagai upaya untuk terus melestarikan permainan dari nenek moyang hingga generasi berikutnya,” tutur Bima.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor Shahlan Rasyidi menjelaskan, Lomba Kaulinan Urang Lembur bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional sunda, menggali potensi dan mengembangkan budaya tradisional. Selain memberikan ruang bagi kreatifitas para siswa, lomba ini juga bertujuan sebagai bentuk apresiasi dan hiburan bagi masyarakat.

“Disamping itu agar anak generasi milenial dapat mengenali dan dapat bermain permainan tradisional sunda yang sudah mulai dilupakan dan terpinggirkan,” kata Shahlan.

Pelestarian permainan tradisional daerah saat ini sambung Shahlan sudah diperkuat dengan UU Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu ada juga Kepres Nomor 84 tahun 1999 tentang pemanfaatan seni dan budaya, Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi dan Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2017.

Hadir mendampingi Bima

Kepala Satpol PP Kota Bogor Herry Karnadi, Kadispora Kota Bogor Eko Prabowo dan perwakilan beberapa OPD serta anggota DPRD Kota Bogor Najamudin.

 

Artikel terkait:

Disperindag Kota Bogor Pertemukan Swalayan dan Hotel Bermitra

Disperindag Kota Bogor Pertemukan Swalayan dan Hotel Bermitra

 

Disperindag Kota Bogor Pertemukan Swalayan dan Hotel Bermitra

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor menggelar sosialisasi kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) dan temu usaha kemitraan dengan mengundang sebanyak 35 Industri Kecil dan Menengah (IKM), perwakilan toko swalayan dan hotel di Hotel Permata, jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (29/08/2018).

Kepala Bidang Promosi

Kemitraan dan Perdagangan Jasa Disperindag Kota Bogor, Dewi Kurniasari menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mempertemukan pihak toko swalayan (Hypermart, Alfamart, Alfamidi, Circle K, Indomaret, Serambi Botani) dan pihak hotel dengan para IKM di Kota Bogor juga memperkenalkan bahwa produk IKM itu tidak kalah dengan produk yang dihasilkan oleh industri besar.

Alhamdulillah sebagian besar bisa matching

Mudah-mudahan output dari kegiatan ini terjadi perjanjian kemitraan antara toko swalayan atau pihak hotel dengan pemilik IKM,” kata Dewi yang juga Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Bakul Bogor dan Dekranasda Kota Bogor.

Dari 35 IKM yang dihadirkan rata-rata yang sudah memiliki perizinan, seperti izin edar PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), sertifikat halal, perizinan perseorangan dan dari jumlah 35 IKM, 20 IKM merupakan produk kuliner.

“Sebenarnya ada lebih dari 35 IKM, karena keterbatasan waktu jadi kita batasi yang diundang, tapi sebagian besar sudah masuk ke Transmart karena disana pilot projectnya. Mudah-mudahan kedepan produk IKM bisa terus merambah ke toko swalayan lainnya,” ujarnya.

Kasi Kemitraan dan Pengembangan Penggunaan Produk Dalam Negeri Disperindag Kota Bogor

Sopyan Ari Taufik menambahkan, berdasarkan Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan setiap toko swalayan yang mengurus izin usaha swalayan wajib bermitra dengan IKM Kota Bogor.

“Artinya setelah izin usaha swalayan itu keluar mereka diberikan waktu selama 6 bulan. Apabila mereka setelah 6 bulan tidak melakukan kemitraan maka izinnya akan ditangguhkan, mungkin nanti pada akhirnya bisa dicabut izinnya,” tegasnya.

Pihaknya menargetkan di setiap toko swalayan ada 3 IKM yang masuk bermitra. Apalagi jumlah toko swalayan di Kota Bogor jumlahnya ratusan. “Ini tentunya sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” katanya.

Produk-produk IKM Kota Bogor tersebut diantaranya

Wedang Jahe, Brownies Renyah, Royal Cocoa Cookies, Mochibo, Bakermen (bawang merah kemasan), Koekis Keren, Permen Pala Mysari, Keripik Singkong Neng Ayu, Fried Cheese Ovha.

Sumber: http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/

BPTJ Targetkan Revitalisasi Terminal Baranangsiang

BPTJ Targetkan Revitalisasi Terminal Baranangsiang

 

BPTJ Targetkan Revitalisasi Terminal Baranangsiang

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Trihantoro menyatakan bahwa revitalisasi kawasan Terminal Baranangsiang ditargetkan akan dimulai pada 2019 mendatang. Hal tersebut diungkapkannya di sela kegiatan bersih-bersih Terminal Baranangsiang bersama Walikota Bogor Bima Arya dan Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB), Jumat (31/8/2018) pagi.

Menurut Bamban

Target dimulainya revitalisasi terminal tipe A pada 2019 itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (RIT Jabodetabek) tahun 2018-2029.

Dalam RIT Jabodetabek

2019 sudah harus mulai groundbreaking. Kita mengejar target itu, karena sudah ada perintah presiden melalui Perpres. Jadi, targetnya tentu tidak terlalu lama. Kami juga punya time line yang harus ditepati,” ungkap Bambang.

Dalam Perpres tersebut

RIT Jabodetabek merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek.

Disebutkan pula pelaksanaan RIT Jabodetabek itu terdiri atas tahap I tahun 2018-2019; tahap II tahun 2020-2024; dan tahap III tahun 2025-2029. Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendukung proses kemudahan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, kata Bambang, pihaknya masih sedang melakukan kajian sosial karena banyak masyarakat yang bergantung hidupnya di Terminal Baranangsiang.

“Kita harus memikirkan aspek sosial, kita membangun infrastruktur tidak semata asal bangun. Kalau soal infrastruktur gampang, ada duit tinggal bangun. Tapi kita harus memikirkan aspek sosialnya. Kita ketahui, Baranangsiang ini bukan terminal baru, tapi terminal lama. Banyak masyarakat yang dihidupi oleh terminal ini. Karena itu kita harus melakukan kajian-kajian sosial,” jelasnya.

Bambang menambahkan

Terminal Baranangsiang ini merupakan gerbang Kota Bogor sehingga harus segera dilakukan revitalisasi agar rapi dan nyaman.

“Kalau wajahnya bersih, berarti kotanya juga bersih. Kehadiran BPTJ di sini ingin mewujudkan kebersamaan atau sinergitas. BPTJ hadir sebagai mitra baru, kita sama-sama dengan walikota, dengan KPTB membangun terminal. Bukan artinya mentang-mentang terminal tipe A menjadi kewenangan pusat seolah-seolah pusat sendiri mampu bangun itu sendiri. Tidak seperti itu, kita harus bareng-bareng sinergi,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPTJ bersama Pemkot Bogor dan stakeholder terminal lainnya kompak melakukan aksi bersih-bersih kawasan Terminal Baranangsiang, Jumat (31/8/2018) pagi.

Acara diawali dengan senam pagi yang dipimpin oleh Walikota Bogor Bima Arya

Hadir pula dalam barisan Kepala BPTJ Bambang Trihantoro, Direktur Prasarana BPTJ Harno Trimadi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati dan Ketua KPTB Teddi Irawan beserta anggotanya.

Usai senam, mereka secara kompak langsung melakukan aksi bersih-bersih Terminal Baranangsiang. Setiap sudut yang kotor disapu. Sampah yang menumpuk diangkut. Bima Arya, Bambang Trihantoro dan Teddi Irawan terlihat berbagi tugas dalam mengumpulkan hingga membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Hasilnya, berkantung-kantung polybag ukuran besar berisi sampah terkumpul.

Bima Arya mengatakan, apa yang digagas oleh BPTJ ini merupakan langkah konkret jangka pendek dalam menunjukan keseriusannya membenahi kawasan Terminal Baranangsiang.

“Saya kira apa yang dilakukan Pak Bambang dan jajarannya di BPTJ luar biasa. Lakukan apa yang kita bisa sementara ini. Misalnya dengan bersih-bersih secara swadaya seperti hari ini agar terminal lebih baik, lebih bersih dan rapi,” ungkap Bima.

Ia menambahkan, kondisi Terminal Baranangsiang saat ini banyak dikeluhkan warga di sosial media pribadinya. Diharapkan apa yang dilakukan hari ini oleh BPTJ bisa sedikit menjawab pertanyaan warga.

“Banyak pertanyaan dari warga, pembenahan luar biasa di pusat kota, pedestrian dan taman dibenahi. Tapi kenapa pintu gerbang utama Kota Bogor, yakni Terminal Baranangsiang di didiamkan? Agak sulit menjelaskan kepada warga lewat beberapa kalimat di sosial media. Saya percaya apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka ke arah sana. Bukan kita diam. Bukan kita tidak memiliki rencana. Rencana itu ada tapi ada prosesnya,” jelasnya.

Sumber: http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/pancasila-sebagai-dasar-negara/

Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia
Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut.

a. Subsidi

Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen.

Contoh subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing.

b. Pengenaan Pajak

Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK.

Pajak

merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat.

 

Baca Artikel Lainnya:

Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia
Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini:

a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah

Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses kesehatan, dan pendidikan.

Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau disebut juga Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan sosial (social security), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis.

b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas

Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil.

Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal (LKF) karena dalam program KUR pemerintah telah menitipkan uang (yang berasal dari APBN) sebesar Rp1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapannya, bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia.

c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil
Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu:

Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan.
Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa.
Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.
Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan.

d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of previledge). Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan.
Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan kalau perlu, mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menenganhdan koperasi. Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/jenis-jaringan-tumbuhan-dan-fungsinya/)

e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi

Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia.

Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar

Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar

Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar
Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar

Tahun 1529

bangsawan tinggi Katarabumi (Catabruno) diangkat sebagai Mangkubumi Jailolo. Pengangkatan itu membuat Ternate mulai kesulitan dalam melakukan ambisi politiknya. Hal itu karena Katarabumi mendapat bantuan dari kerajaan Tidore, sehingga semua serbuan Ternate yang di bantu Portugis dapat di tangkis.

Di tahun 1533

Sultan Yusuf meninggal dan digantikan puteranya yang bernama Firuz Alauddin yang sebenarnya masih dibawah umur untuk menjadi seorang penguasa Jailolo. Karena usianya yang masih muda dan sering sakit-sakitan, Katarabumi ditunjuk sebagai Mangkubumi untuk menjalankan roda pemerintahan kesultanan Jailolo. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/konsep-dan-radiasi-gelombang-elektromagnetik/)
Di samping itu, Gubernur Portugis Tristao de Ataide membuat tuduhan orang-orang Spanyol yang ada di Jailolo telah memberikan perlindungan kepada 4 hingga 5 negeri yang dahulunya pernah berada di bawah kekuasaan Portugis. Dengan alasan itulah, Ataide mengerahkan tentaranya menyerang, dan setelah pengepungan yang berlangsung beberapa waktu, serta menyuruh agar Jailolo segera menyerah.

Firuz Alauddin

yang masih dibawah umur kemudian dibawa Benteng Gamlamo di Ternate untuk berobat. Evakuasi yang dilakukan itu nampaknya merupakan konspirasi antara Ataide dengan Katarabumi, yang saat itu menjabat sebagaai Mangkubumi Kesultanan Jailolo.
Persengkongkolan tersebut baru terungkap setelah berbagai hadiah dari Ataide kepada Katarabumi diketahui umum, berupa hadiah yang berlebihan, termasuk payung, emas dan pakaian dalam jumlah besar.

Tahun 1534

Katarabumi berhasil mengambil-alih kesultanan Jaikolo dan kemudian memproklamasikan diri sebagai Kolano, setelah putera mahkota yang berobat di rumah sakit Portugis di Ternate meninggal dengan diracuni orang-orang suruhan Katarabumi.
Dalam proklamasinya Katarabumi mengatakan bahwa ia akan memerintah Jailolo atas nama Raja Portugal, “Raja pertama akan memberikan kevazalannya dengan wibawa Kerajaan”. Selama berkuasa ia berhasil membebaskan seluruh wilayah Kesultanan Jailolo yang diduduki Kesultanan Ternate.
Namun keberhasilan dalam mengusir kekuasaan Ternate dari wilayah Kesultanan Jailolo dan penyerbuan-penyerbuan yang dilakukan ke Kerajaan Moro telah memicu kecurigaan orang-orang Portugis dan tidak menyangka bahwa Katarabumi dapat tampil sebagai kekuatan baru yang tangguh dan disegani di seluruh kawasan Maluku.
Dari semua pernyataan Katarabumi yang pro-Portugis ternyata hanya kamuflase untuk menutupi serbuan-serbuannya dan politik anti Kristen serta anti Portugis yang dilakukan di Kerajaan Moro.
Kesuksesan Katarabumi juga telah menimbulkan rasa kecemburuan Ternate. Dalam berbagai pernyataan yang diberikan beberapa waktu setelah penobatannya, Katarabumi selalu berujar bahwa raja-raja Maluku berkeinginan tetap akan bersahabat dengan Portugis. Pernyataan itu sangat membingungkan Gubernur Ataide, karena Katarabumi terus menyerang Misi Jesuit di Moro dan bersekutu dengan Deyolo, Sultan Ternate yang dilengserkan Portugis dari tahtanya dan sedang dicari-cari. Dengan Deyalo, Katarabumi membuat persetujuan membantunya merebut tahta Kesultanan Ternate. Namun dengan imbalan , daerah Moro menjadi miliki Jailolo.

Pengertian dan Jenis-Jenis Devisa Beserta Fungsinya

Pengertian dan Jenis-Jenis Devisa Beserta Fungsinya

Pengertian dan Jenis-Jenis Devisa Beserta Fungsinya
Pengertian dan Jenis-Jenis Devisa Beserta Fungsinya

Pengertian Devisa

Secara umum, Pengertian Devisa adalah sejumlah valuta asing untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Devisa terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diterima oleh semua negara di dunia adalah US Dollar ($), Yen Jepang, Euro, Poundsterling (Inggris), Prancis-Franc, Switzerland-Franc, Dollar-Canada, DM (Deutshe Mark)- Germany, emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional.

Hal ini berada di pengawasan otoritas moneter yaitu Bank Sentral. Devisa sama dengan fungsi uang pada umumnya, namun devisa berada dalam transaksi internasional atau antarnegara sebagai alat pembayaran antarnegara, pertukaran barang dan jasa, menimbun kekayaan, cadangan monter, dan mengukur kekayaan.

Pemerintah dan swasta wajib memiliki cadangan devisa untuk perdagangan internasional dalam menjaga stabilitas moenter dan ekonomi makro suatu negara. Cadangan devisai merupakan indikator moneter kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara. Definisi cadangan devisa adalah sejumlah valas yang dicadangkan Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri, misalnya pembiayaan impor dan pembiayaan yang lainnya kepada pihak asing.

Jenis-Jenis Devisa

Devisa yang dimiliki suatu negara ada dua macam.

1) Devisa Umum

Devisa umum merupakan devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa atau bunga modal. Misalnya, eksportir yang menjual barang ke luar negeri akan menerima devisa umum sebesar 90% dari hasil ekspornya, sementara yang 10% disetor ke pemerintah sebagai bea ekspor.

Akan tetapi, ada pula eksportir yang dibebaskan dari bea ekspor karena mengekspor barang kerajinan rakyat atau hasil pertanian. Jadi, eksportir tersebut akan menerima 100% devisa umum dari hasil ekspornya.

2) Devisa Kredit

Devisa kredit adalah devisa yang diperoleh dari pinjaman (kredit) luar negeri. Misalnya pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia, kredit itu disalurkan ke masyarakat dalam bentuk devisa kredit.

Fungsi Devisa

Menurutmu siapakah yang dapat memiliki dan menggunakan devisa? Pada dasarnya setiap penduduk atau perusahaan dapat dengan bebas memiliki atau menggunakan devisa.

Akan tetapi, Bank Indonesia berhak mengadakan pengawasan terhadap kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk.

Transaksi yang dilakukan oleh penduduk antarnegara biasanya menggunakan jasa perantara, yaitu bank devisa.

Bank-bank devisa yang memperjualbelikan surat-surat wesel luar negeri umumnya mempunyai rekening pada bank-bank di berbagai negara. Mengapa transaksi devisa menjadi penting?

Bagi suatu negara, devisa mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai:

1) perantara dalam transaksi internasional;

2) cadangan kekayaan nasional;

3) sumber dana pembangunan; dan

4) sumber pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak devisa.

 

Baca Artikel Lainnya:

Pengertian Devisa dan Fungsi serta Alat Pembayaran Luar Negeri

Pengertian Devisa dan Fungsi serta Alat Pembayaran Luar Negeri

Pengertian Devisa dan Fungsi serta Alat Pembayaran Luar Negeri
Pengertian Devisa dan Fungsi serta Alat Pembayaran Luar Negeri

Pengertian Devisa

Secara umum, Pengertian Devisa adalah sejumlah valuta asing untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Devisa terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diterima oleh semua negara di dunia adalah US Dollar ($), Yen Jepang, Euro, Poundsterling (Inggris), Prancis-Franc, Switzerland-Franc, Dollar-Canada, DM (Deutshe Mark)- Germany, emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional.

Hal ini berada di pengawasan otoritas moneter yaitu Bank Sentral. contoh teks ulasan buku Devisa sama dengan fungsi uang pada umumnya, namun devisa berada dalam transaksi internasional atau antarnegara sebagai alat pembayaran antarnegara, pertukaran barang dan jasa, menimbun kekayaan, cadangan monter, dan mengukur kekayaan.

Pemerintah dan swasta wajib memiliki cadangan devisa untuk perdagangan internasional dalam menjaga stabilitas moenter dan ekonomi makro suatu negara. Cadangan devisai merupakan indikator moneter kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara.

Definisi cadangan devisa adalah sejumlah valas yang dicadangkan Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri, misalnya pembiayaan impor dan pembiayaan yang lainnya kepada pihak asing.

Fungsi dan Penggunaan Devisa

Devisa yang diterima negara kita akan digunakan untuk:

  1. pembayaran kegiatan impor barang dan jasa;
  2. pembayaran kewajiban luar negeri yang timbul dari transaksi pembelian surat-surat berharga oleh investor dari luar negeri;
  3. penyelesaian kewajiban luar negeri yang timbul akibat utang-utang luar negeri yang jatuh tempo beserta bunga utangnya;
  4. membiayai perwakilan-perwakilan pemerintah di luar negeri; serta
  5. pembayaran wisatawan dalam negeri yang akan melawat ke luar negeri.

Alat-Alat Pembayaran Internasional

Saat ini praktik pembayaran internasional secara tunai sudah jarang dilakukan. Pembayaran internasional lebih banyak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Surat Wesel Bank atas Tunjuk (Banker’s Sight Draft)

Wesel bank atas tunjuk merupakan surat perintah yang dibuat oleh bank domestik yang ditujukan pada bank korespondennya di luar negeri untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebutkan dalam surat wesel kepada pembawa wesel atau pihak yang disebutkan dalam wesel tersebut.

Misalnya, Pak Adi (Indonesia) mengimpor buah pir dari Tuan Chow di Cina. Pak Adi memiliki rekening di Bank Mandiri.

Bank Mandiri mempunyai hubungan dengan bank di Cina. Pak Adi meminta Bank Mandiri untuk membuat surat wesel yang dikirim kepada Tuan Chow. Selanjutnya, Tuan Chow bisa menguangkannya di bank korespondennya di Cina.

b. Commercial Bill of Exchange (Trade Bills)

Commercial Bill of Exchange merupakan surat yang ditulis oleh penjual berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu pada masa mendatang.

Surat perintah ini juga disebut wesel. Jika importir atau pembeli menyetujuinya, importir menandatangani wesel tersebut. Wesel yang sudah ditandatangani oleh importir tersebut dapat diperjualbelikan oleh eksportir.

c. Pembayaran dengan Transfer Telegrafis

Transfer telegrafis atau cable order adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh suatu bank (di negara X) kepada relasinya di luar negeri (di negara Y), untuk membayarkan dana dari rekening depositonya atas order yang telah disetujuinya.

Jadi, transfer telegrafis adalah cek yang diteruskan melalui telegram atau telepon, jumlah cek tersebut dibukukan di bagian debit dari rekening bank yang ada di bank luar negeri.

d. Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C)

Cara pembayaran dengan L/C adalah eksportir mengirimkan barangnya kepada importir kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang (bill of loading) dan dokumen yang diperlukan kepada bank devisanya.

Tanpa menunggu kabar dari bank luar negeri atau pembelinya, eksportir telah dapat menerima pembayaran atas barang ekspornya tersebut.

Macam-Macam Pembagian Hukum Internasional

Macam-Macam Pembagian Hukum Internasional

Macam-Macam Pembagian Hukum Internasional
Macam-Macam Pembagian Hukum Internasional

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, karya C.S.T. Kansil, S.H. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional dan publik internasional.

  1. Hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
  2. Hukum publik internasional (hukum antarnegara), yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara yang satu dan negara-negara lain dalam hubungan internasional.

sejarah pki – Macam-macam hukum tersebut di atas termasuk dalam hukum publik, sedangkan hukum privat (sipil), di antaranya sebagai berikut.

Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum perdata di Indonesia memuat hal-hal sebagai berikut.

  • Hukum perorangan (personenrecht), di antaranya memuat:
  1. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum;
  2. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.

 

  • Hukum keluarga (familierecht), yang di antaranya memuat:
  1. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri;
  2. hubungan antara orangtua dan anak-anaknya;
  3. perwalian;
  4. pengampunan.

Hukum harta kekayaan yang mengatur tentang hubunganhubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

  • Hukum harta kekayaan terdiri atas:
  1. hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang;
  2. hak perorangan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

d) Hukum waris (erfrecht), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum yang menurut sebagian sarjana ahli hukum merupakan bagian dalam hukum perdata.

Hukum dagang merupakan perluasan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang perikatan (hukum persetujuan).

Di samping berbagai peraturan hukum tersebut pemerintah telah menetapkan berbagai macam peraturan perundangan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.

Ketetapan MPR tersebut telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 2004 yang memuat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan.

Adapun Peraturan Perundangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.

  • UUD 1945;
  • Ketetapan MPR (Tap MPR);
  • Undang-Undang (UU);
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
  • Peraturan Pemerintah (PP);
  • Keputusan Presiden (Keppres);
  • Peraturan Daerah (Perda).

Tata urutan perundang-undangan yang dianut sekarang adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun tata urutannya secara nasional adalah sebagai berikut:

  1. UUD 1945;
  2. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
  3. Peraturan Pemerintah (PP);
  4. Peraturan Presiden (Perpres);
  5. Peraturan Daerah (Perda).

Setelah kamu mengetahui tentang pembagian hukum tersebut, cobalah kamu dan teman-temanmu membuat suatu peraturan atau hukum yang bersifat umum, bentuknya tertulis, tempat berlakunya di kelasmu, dan masa berlakunya pada saat ini.