Regulasi Guru & Dosen Harusnya Terpisah

Regulasi Guru & Dosen Harusnya Terpisah

Regulasi Guru & Dosen Harusnya Terpisah
Regulasi Guru & Dosen Harusnya Terpisah

Penyelenggar­aan pendidikan antara kedu­dukan Guru dan Dosen diu­sulkan harus diceraikan. Hal itu ditegaskan Kandidat Rek­tor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Sugianto. Menurutnya, keduanya masih dalam regu­lasi yang sama, yaitu UU no 14 tahun 2005 yang mengatur tentang Guru dan Dosen.

Pemahaman bahwa guru dan dosen adalah sama-sama seba­gai tenaga pendidik yang profe­sional, memang betul. Namun, keduanya dibedakan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebab, dosen dituntut untuk mampu menstranformasikan keilmuannnya sesuai kuali­fikasi dan kompetensi.

Jadi, jelas ada perbedaan mendasar antara kedudukan guru dan dosen dari sisi tu­poksi. Tugas dan fungsi yang berbeda inilah yang kemu­dian melandasi usulan pemis­ahan regulasi.

”Kalau Dosen melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan ketiga

fungsi tersebut pertama. Pendidikan dan Pengajaran, kedua Pene­litian, ketiga Pengabdian Pada Masyarakat. (Sementara) ke­dudukan guru hanya sebagai tenaga pendidik,” ungkap Su­gianto yang merupakan Aka­demisi dan juga Mantan Dekan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Sabtu (10/11).

”Dalam mewujudkan hal tersebut agar lebih profesio­nal, diusulkan untuk dipisah regulasi tentang guru dan regulasi yang mengatur tentang Dosen,” tegas Dia.

Dia memaparkan, profesiona­lisme seorang dosen, menjadi mutlak, sebab dosen sebagai tenaga pendidik di lingkungan Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) insani.

Lebih jauh, lanjut Sugianto, seorang dosen pun dituntut agar mampu

membangun sinergitas bersama stakehol­der pemerintahan, mulai daerah, provinsi hingga pe­merintah tingkat pusat.

”Hal ini, bahwa Perguruan tinggi sebagai wadah terpro­teksi bagi Dosen, dituntut ber­sinergi dengan stackholder termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swas­ta (sesuai) diamanatkan dalam UU 12 tahun 2012,” kata Ia.

Sugianto menyebutkan, selaku Akademisi yang pe­duli dengan perkembangan

dan kemajuan IAIN Syekh Nurjati, dirinya berencana mengadakan kegiatan bedah regulasi dengan melibatkan Badan Keahlian DPR RI.

 

Baca Juga :

Waspadai Gay di Sekolah

Waspadai Gay di Sekolah

Waspadai Gay di Sekolah
Waspadai Gay di Sekolah

Adanya isu grup gay di Kabupaten Bandung yang diketahui di media sosial membuat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung H. Juhana mengingatkan kepada seluruh sekolah untuk melakukan pengawasan.

Menurutnya, pengawasan hendaknya dilakukan oleh para orang tua dan guru terhadap pergaulan siswanya.
Hal ini, dilakukan sebagai antisipasi menjauhkan anak dari kecenderungan menyukai sesama jenis.

Dia mengatakan, untuk di sekolah sebaiknya guru pembina kesiswaan, harus melakukan pengawasan secara rutin. Sehingga, aktivitas anak selalu terpantau dalam berbagai kegiatan di sekolah.

“Jika ditemui perilaku menyimpang dan mencurigakan guru jangan diam,

namun harus segera melaporkannya kepada Kepala sekolah agar dapat diambil tindakan,”jelas Juhana ketika dihubungin keamarin. (9/11).

Dia memaparkan, pengawasan tersbut tidak saja dilakukan disekolah. Sebab, peran orang tua seharusnya bisa bersinergi untuk melakukan pembinaan dengan cara memberikan perhatian kepada anak.

Dengan begitu, aktifitas yang dilakukan anak sudah sepatutnya diketahui orang tua. Sehingga, anak tidak salah dalam melaklukan pergaulan.

Meskipun baru isu, keberadaan LGBT di kalangan siswa-siswi SMP harus

menjadi perhatian bersama. Jangan sampai para guru tidak memperhatikan sepenuhnya kepada anak didiknya.

“Mudah-mudahan di Kabupaten Bandung tidak ada. Selain oleh guru, pengawasan juga harus dilakukan oleh orangtua dan keluarga,” ujar Juhana.

Juhana menambahkan, di lingkungan masyarakat tidak boleh dibiarkan perilaku LGBT berkembang. Sebab, jika dibiarkan maka prilaku penyimpangan ini akan memberikan dampak negatif dilingkungan masyarakat.

’’Kepada para orang tua sebaiknya anak-anak diberikan aktivitas positif sepulang

sekolah seperti mengaji, olah raga, kursus dan lainnya sehingga waktu yang dihabiskan di rumah untuk kegiatan positif bagi anak,”pungkas Juhana

 

Baca Juga :

518 Calon Kepsek Ikuti Tes

518 Calon Kepsek Ikuti Tes

518 Calon Kepsek Ikuti Tes
518 Calon Kepsek Ikuti Tes

Sebanyak 518 dari 520 calon kepala sekolah dinyatakan lolos seleksi admi­nistrasi. Selanjutnya calon ke­pala sekolah tersebut akan mengikuti seleksi tahap psikotes yang berlangsung pada Rabu (14/11) di SMPN 48 Bandung.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bandung Elih Sudiapermarna

mengatakan, para kepala sekolah ini di ja­ring dari pendaftaran yang sudah masuk dalam program aplikasi berbasis online, Si Kasep (Sistem Seleksi Kepala Sekolah Profesional).

’’Jadi kita akan tes psikotes nanti, dan hasilnya dianalisa oleh ahlinya,”jelas Elih ketika dihubungi kemarin. (13/11).

Dia menuturkan, setelah proses psikotes, para calon kepala sekolah tersebut akan melalui beberapa tes lanjutan. Seperti seleksi akademik, as­sesment kompetensi, dan seleksi substansi hingga dik­lat kepala sekolah profesional.

Elih menilai, pencarian ke­pala sekolah ini dilakukan se­cara bertahap penilain. Hal ini dimaksudkan agar nantinya proses seleksi memperoleh ha­sil kepalas sekolah berkualitas.

Dia mengakui, direkrutnya calon kepala sekolah tersebut sebagai persiapan

regene­rasi atas banyaknya kepala sekolah yang akan mema­suki pensiun di tahun ini.

Selain itu, untuk pelaks­anaan seleksi sebetulnya telah berjalan selama dua minggu lamanya sejak di­bukanya pendaftaran pada 22 Oktober – 2 November.

’’Untuk tahapan penilaian administrasi tanggal, 5 – 9 November dan pelaksanaan psikotes pada 14 November,”cetus dia.

Eli mengatakan, untuk penjaringan kepala sekolah melalui program Si Kasep adalah pertama kali dilaku­kan oleh Disdik Kota Bandung. Sehingga, harapan­nya mampu menghasilkan calon kepala sekolah sekolah profesional.

Dengan inovasi aplikasi Si Kasep, lanjut dia hasil penyeleksian para peserta akan

disebutkan secara trans­paran. Bahkan, akan mem­berikan motivasi dan mem­bantu Dinas Pendidikan Kota Bandung, dalam me­nemukan potensi-potensi yang ada dunia pendidikan.

“Guru-guru di Kota Bandung banyak yang ingin berpar­tisipasi untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berwawa­san lingkungan,” kata dia.

Elih menambakan, setelah psikotes, para calon kepala sekolah yang lolos masih akan diseleksi lagi untuk mengikuti tes kemampuan ICT. Setelah itu, mengikuti diklat kepsek profesional yang akan bekerjasama dengan diklat kepala sekolah di Solo atau UPI.

 

Sumber :

E-Government in Estonia case study

 

Guru dan Murid Perlu Membiasakan Berbuat Baik

Guru dan Murid Perlu Membiasakan Berbuat Baik

Guru dan Murid Perlu Membiasakan Berbuat Baik
Guru dan Murid Perlu Membiasakan Berbuat Baik

karakter Jabar Masagi tak sekadar janji politik Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lebih dari itu, Jabar Masagi akan membentengi masyarakat Jawa Barat dengan nilai-nilai baik yang selaras dengan cita-cita Juara Lahir Batin.

***

Segala sesuatu serba instan, kerap berdampak buruk bagi siapa saja. Termasuk siswa didik. Ketika segala sesuatu bisa diperoleh dalam genggaman, nilai-nilai atau asas positif kerap dikesampingkan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengaku, sadar betul krisis itu. Dia mengaku, sangat mengapresiasi program yang akan dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu pendidikan karakter Jabar Masagi. Sebab, ke depan, program ini yang akan membentengi siswa.

”Program Jabar Masagi ini mendorongan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk fokus untuk menyelesaikan Jabar. Kenapa pendidikan karakter ini menjadi utama? Sebab ketika SDM teredukasi dan berkarakter, maka akan mudah mengatur segala sesuatunya,” kata Ahmad Hadadi kepada Jabar Ekspres di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dia mengatakan, Jabar Masagi merupakan multiaspek kebaikan. Peserta didik akan, pintar dan beretika, berprestasi dan santun hingga selalu hormat pada sesama.

”Jabar Masagi penuh dengan nilai-nilai unggul. Mulai dari etos kerja, penddikan

agama, sosial budaya dan lain-lain yang condong membangun kebaikan,” katanya lagi.

Hal mudah yang bisa dilihat adalah Jepang. Kata dia, Jepang memiliki pemikiran yang luar biasa pada teknologi. Tapi, nilai tradisi tetap mele­kat. Harga diri dijunjung tinggi, jujur, disiplin hingga tetap menjaga kebersihan.

Bagaimana menerapkan itu, jelas sekolahlah yang men­jadi wadah pembiasaannya. ”Sebab, nilai-nilai tersebut bisa terwujud jika ada proses pembiasaan,” ujarnya.

Kemudian bagaimana seko­lah membangun kultur kebia­saan baik. Sehingga semua stakeholder di sekolah harus memberikan keteladanan.

”Jujur, disiplin, menjaga kebersihan, tidak merokok ya jelas harus dicontohkan

oleh gurunya dulu. Misal, mem­bersihkan kelas, guru harus mau bersama-sama murid membersihkan kelas. Sebab, anak mencontoh dari gurunya,” ujarnya lagi.

”Perlu diimplementasi se­gera. Nilai kebaikan itu jangan ditunda-tunda,” sambungnya.

Ketua tim Naskah Akademik Jabar Masagi, Ifa H. Misbach, MA, menambahkan,

dari riset pendidikan karakter, tanggung jawab anak sampai usia 17 tahun adalah tanggung jawab orang dewasa untuk membe­rikan tuntunan dan ketelada­nan. Dengan kata lain, jangan langsung menuntut anak untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai karakter tanpa di­contohkan dengan keteladan.

 

Sumber :

E-Government in Estonia case study

 

Jelang PPDB Disdik Selaraskan Perwal

Jelang PPDB Disdik Selaraskan Perwal

Jelang PPDB Disdik Selaraskan Perwal
Jelang PPDB Disdik Selaraskan Perwal

Menjelang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung akan melakukan penyelarasan Peraturan Wali Kota (Perwal) dengan aturan mentri pendidikan. Hal itu dilakukan karena Permendikbud mengubah beberapa aturan.

Plt Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, salah satu perubahan yang dilakukan Permendikbud adalah mengenai sistem zonasi, siswa berprestasi serta perpindahan orang tua wali dengan alasan pekerjaan.

’’ Jadi seiring dengan keluarnya Permendikbud nomor 51 tahun 2018 maka ada beberapa hal yang harus disikapi secara objektif dan responsif,” ujar Ema kepada wartawan ketika ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, kemarin. (21/1).

Untuk itu, dia meminta agar Disdik Kota Bandung dapat memahami dengan melakukan kajian terhadap perubahan aturan tersebut. Sehingga, untuk pelaksanaan PPDB nanti akan sesuai antara Perwal dan aturan yang di atasnya.

Dia memaparkan, salah satu yang harus cepat dibenahi adalah besaran

persentase zonasi dan komposisi siswa berprestasi serta adanya akomodasi apabila orang tua wali perpindahan alasan pekerjaan.

’’Itu harus kita sikapi berdasarkan pengalaman pada PPDB tahun lalu,” ujarnya.

Selain itu, kondisi eksisting di Bandung itu tidak selalu posisi ideal. Sebab, pada kenyataannya sekolah yang dianggap favorit masih menjadi pilihan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga, harus diantisipasi dan harus objektif.

’’Aturan dari pusat pasti berlakukan. Namun hal yang tidak terakomodir atau tidak ideal juga harus diselesaikan,” tambah Ema.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana

bertekad pelaksanaan PPDB 2019 berlangsung harus lebih baik lagi. Sebab, aturan PPDB melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) harus menyesuaikan dengan Permendikbud.

“Ini baru menyamakan persepsi. Kita masih mengkaji poin dalam revisi Perwal,” kata Elih.

Disinggung mengenai penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

pada jalur PPDB, Elih merasa optimis bahwa PPDB akan berjalan lancar. Hal tersebut karena Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnangkis) telah memiliki data akurat tentang itu.

“Dinsosnangkis Kota Bandung punya data miskin terbaru setiap 6 bulan. Ada juga data penerima layanan miskin dari pemerintah. Seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan macam-macamnya, jadi ini tidak masalah,” cetus Elih. (mg5/yan).

 

Baca Juga :

Standarpen Dorong Kreatifitas Milenial

Standarpen Dorong Kreatifitas Milenial

Standarpen Dorong Kreatifitas Milenial
Standarpen Dorong Kreatifitas Milenial

Standar Pen perusahaan alat tulis terbesar di Indonesia menggelar acara Kreatif Pasti Sukses di Cihampelas Walk Bandung belum lama ini.

Public Relation Standardpen Vina mengatakan kacara ini merupakan acara kedua setelah digelar Yogyakarta. Selain itu, event ini sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat khususnya generasi milenial agar bisa menjadikan kreatif dan mencapai kesuksesan.

“Kita memfasilitasi workshop dan lomba selama dua hari secara gratis dengan peralatan juga kita kasih dan bisa dibawa pulang. Dan antusiasme nya luar biasa memenuhi mall ini” jelas Vina kepada wartawan.

Sementara itu, CEO PT. Standarpen Industries, Megusdyan Susanto mengungkapkan, 2019 tantangan produksi standardpen mendapatkan saingan baru dengan banyaknya bermunculan produk baru dari berbagai negara.

Dia mengakui, pangsa pasar alat tulis selama ini masih bertumpu pada generasi

milenial yang menempati urutan atas. Sebab, anak-anak diusia sekolah pasti akan selalu membutuhkan perlatan menulis dengan kualitas baik.

Selain itu, tantangan bisnis alat tulis di 2019 ini, adalah berkembangnya era digital. Sehingga, Standarpen perlu meningkatkan kualitas dan value produk untuk bisa bersaing dengan produk-produk baru yang semakin banyak bermunculan.

’’47 tahun berkiprah membuat alat tulis tidak hanya bertujuan untuk

meningkatkan nilai ekonomi tetapi meningkatkan nilai kreatifitas. Kami selalu fokus terhadap bidang kami untuk menciptakan produk berkualitas baik,’’kata dia.

Dia menuturkan, selama ini pihaknya berorientasi pada meningkatkan nilai penghasilan produk standarpen tetapi mendorong untuk menjadikan konsumen lebih kreatif melalui tools tools yang kami produksi. Sebab, dari produk standarpen terdapat alat tulis untuk mewarnai dan kebutuhan lainnya.

Dia juga menambahkan cakupan paling besar produksi secara umum di wilayah

Aceh, Jawa, Solo, dan Semarang. Era digital akan tetap fokus ke tools-tools menulis dan Standarpen merupakan perusahaan besar di Indonesia sudah mempunyai pabrik sendiri.

’’Orang ketika mendengar standard akan ingat dengan pulpen legend yang warna hitam pertama kami luncurkan. Sekarang sudah banyak inovasi pulpen lainnya,’’ pungkas dia. (mg5/yan)

 

Baca Juga :

51 Calon Kepsek Jalani Diklat

51 Calon Kepsek Jalani Diklat

51 Calon Kepsek Jalani Diklat
51 Calon Kepsek Jalani Diklat

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bandung, Elih Sudiapermana,

mengatakan, Sistem Seleksi Kepala Sekolah Profesional (Sikasep) Kota Bandung telah memasuki tahap akhir.

Menurutnya, dari 580 orang peserta, saat ini terpilih 51 orang untuk calon kepala SD, 21 calon kepala SMP, dan 5 orang calon kepala TK. Dan sekarang tinggal menjalani Diklat.

’’Sebelumnya sudah melalui tiga tahapan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan psikotes, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Solo,” kata Elih kepada wartawan kemarin.(18/1).

Menurutnya, saat ini, para peserta yang terpilih otoritasnya beraada di LP2KS.

Mereka akan menentukan siapa yang berhak lulus atau tidak.

Elih menuturkan, syarat menjadi kepala sekolah ke depan harus memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTL) dan memiliki nomor unik kepsek. Sehingga, jika tidak memiliki STTPL maka dana BOS untuk sekolah yang bersangkutan tidak akan dicairkan oleh pemerintah.

Menurut Elih, pihaknya sudah memetakan sampai lima tahun ke depan ada 200 SD dan 20 SMP yang kepala sekolahnya memasuki masa pensiun, sehingga harus diangkat Plt.

“Sekarang saja sudah ada 30 SD dan 3 SMP yang kepala sekolahnya sudah Plt,” terangnya.

Elih mengatakan, pelantikan para kepala sekolah ini, nanti akan dilaksanakan

setelah Wali Kota Bandung menjabat memasuki bulan ke-6. Sehingga, bagi mereka yang nanti dilantik, diharapkan memiliki kemampuan manajemen leadership dan kewirausahaan. Sebab, kepala sekolah, sekarang tidak punya kewajiban jam mengajar.

“Kalau dulu, mereka harus mengajar 6 jam per minggu, sekarang kan tidak. Jadi mereka bisa mengembangkan kompetensi dengan baik,” tegasnya.

 

Sumber :

https://nashatakram.net/

Ajak Akademisi Wujudkan Jabar Juara

Ajak Akademisi Wujudkan Jabar Juara

Ajak Akademisi Wujudkan Jabar Juara
Ajak Akademisi Wujudkan Jabar Juara

Percepatan pembangunan suatu Daerah, perlu didukung oleh berbagai pihak. Dalam bingkai ”Dyna­mic Government”, atau Biro­krasi Dinamis 3.0, maka ’Pen­tahelix’, menjadi satu konsep kolaborasi yang tepat, untuk mengikat semua pihak agar terlibat dalam pembangunan.

Pentahelix, yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Commu­nity, Government, Media atau seringkali disingkat ABCGM, merajut kebersamaan dian­tara kelimanya, dalam meran­cang langkah-langkah tero­bosan dalam mengatasi ke­terbatasan yang dimiliki para pelaku pembangunan, Pe­merintah Daerah khususnya.

Dalam rangka penguatan jaringan Pentahelix tersebut, Gubernur Jawa Barat

, Ridwan Kamil, di Aula Barat Gedong Sate Bandung, Jumat (25/01/19), berkomunikasi dengan para akademisi, pada pertemuan dengan Civitas Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Pada pertemuan ini, Guber­nur memaparkan sejumlah gambaran problematika pembangunan di Jawa Barat. Baik pembangunan dari sisi infrastruktur, juga manusianya.

Disamping itu, Emil pang­gilan karib Gubernur, juga mengungkap program ung­gulan Jawa Barat yang akan dijalankan lima tahun kedepan di masa kepemimpinannya.

”Saya sampaikan kepada para Akademisi, akan kebu­tuhan Pemprov Jabar di lima tahun mendatang untuk mendapatkan sinergi du­kungan dari Unuversitas,” ungkap Gubernur Emil.

Maka pertemuan hari ini, ucap Emil, diharapkan men­ghasilkan rumusan

rencana kolaborasi dan rencana aksi, antara Pemerintah dan Aka­demisi. Khususnya antara Pemprov Jabar dan Universi­tas Padjadjaran dalam ber­bagai bidang, atau berbagai aspek pembangunan.

”Tugas kita hari ini sama, yaitu ibadah. Kedua, kemuliaan kita sebagai manusia diukur dari kebermanfaatan,” katanya.

Akademisi sendiri, kata Emil, memiliki ”knowledge power”, yang bisa

menghadirkan ke­mudahan hidup bagi masy­arakat. Maka ada nilai ino­vasi yang bisa dibangun oleh Pemerintah bekerjasama dengan para akademisi.

Sementara Pemerintah, dengan ”political power,” siap merumuskan sebuah kebija­kan melalui keputusan, ber­kaitan dengan hasil inovasi yang dibuat.

 

Sumber :

https://nashatakram.net/

Perda Pendidikan Agama Segera Dibahas

Perda Pendidikan Agama Segera Dibahas

Perda Pendidikan Agama Segera Dibahas
Perda Pendidikan Agama Segera Dibahas

DPRD Jabar menggarap rancangan peraturan daerah (Raperda) Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PAPK), pada kuartal pertama 2019.

Ketua BP (Badan Pembentukan) Perda DPRD Jabar, Habib Syarief Muhammad Alaydrus menuturkan, Raperda tersebut merupakan salah satu pembahasan dari 5 Raperda yang masuk ke BP Perda DPRD Jabar.

“Raperda digarap dengan harapan bisa menjadi rujukan untuk visi Gubernur

Jawa Barat Jabar Juara Lahir Batin,” ujar Habibi, saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, kemarin. (22/1).

Lanjut Habib, pembahasan Raperda PAPK tersebut dikarenakan ada kata lahir dan batin yang termuat dalam visi Gubernur Jawa Barat.

“Nah ada satu kata, batin, jadi tidak cukup hanya lahir, konsekuensinya ini akan banyak bersinggungan, dengan keagamaan,” tambahnya.

Dia menilai, Raperda ini akan menjadi Raperda Pionir, Raperda Rintisan, hal itu disebabkan Raperda yang baru pertama untuk daerah-daerah. Sementara belum ada satu daerah pun yang memiliki Perda seperti ini.

“Kenapa perda ini? tentu saja argumen-argumen yang bisa kita pahami, baik

dari sisi filosofis, sosiologis maupun yuridis. Nampaknya perda ini akan menjadi satu solusi, satu terobosan, satu jalan keluar untuk bisa mengangkat sekaligus merubah citra pendidikan agama dan keagamaan di Jawa Barat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, selain Raperda PAPK, DPRD saat juga tengah membahas

Raperda lain yaitu Rancangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2018-2038, Penyelenggaraan Kesehatan serta 2 Raperda Inisiatif Desa Wisata dan Pasar Distribusi

 

Sumber :

https://egriechen.info/

Hatur Nuhun Pak Elih

Hatur Nuhun Pak Elih

Hatur Nuhun Pak Elih
Hatur Nuhun Pak Elih

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana resmi diberhentikan dari jabatan­nya per 28 Januari 2019. Pem­berhentian Elih mengacu menerbitkan surat keputusan No. 880/278-BKPP/2019 se­suai UU dan Peraturan Pe­merintah tentang Aparatur Sipil Negara oleh Wali Kota Bandung.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan pen­ghargaan setinggi-

tingginya kepada pria kelahiran Ciamis tersebut. Elih akan kembali ke institusi yang membesar­kan namanya yakni Univer­sitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan menjadi dosen pendidikan luar biasa.

Menyikapi penghentian itu, Elih menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemkot Bandung yang telah mem­berikan kepercayaan dan kepada UPI sebagai institusi asalnya.

Selama lima tahun terakhir ini, dia berupaya keras mela­kukan hal terbaik walaupun tidak mudah dan banyak tantangan yang telah diper­juangkan.

”Sesuai norma yang ada, JPT (Jabatan Pimpinan Ting­gi) setelah lima tahun

memang harus dievaluasi. Tentu saya juga harus mempertimbang­kan secara pribadi karir se­bagai dosen,” tuturnya Elih Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Selasa (29/1).

”Usia sudah 57 tahun dan Alhamdulillah jabatan di dosen sudah Lektor Kepala sehingga batas pensiun saya 65 tahun. Namun demikian ada harapan saya bisa men­capai puncak karir dunia akademik yaitu guru besar yang tentu butuh persiapan dan waktu,” tambahnya.

Sebagai orang yang berde­dikasi pada dunia pendidikan, Elih percaya, lepasnya

jaba­tan sebagai Kadisdik hanya­lah soal kedinasan. Sebab, dirinya yang ber-KTP Bandung tentu akan tetap berkontri­busi dalam bentuk lain. Se­bagai dosen bisa melakukan penelitian maupun pengab­dian kepada masyarakat se­bagaimana Tri Dharma per­guruan tinggi.

 

Sumber :

https://egriechen.info/