Ratusan Kepsek Lakukan Asistensi di Disdik Kota Hujan

Ratusan Kepsek Lakukan Asistensi di Disdik Kota Hujan

Ratusan Kepsek Lakukan Asistensi di Disdik Kota Hujan

Ratusan Kepsek Lakukan Asistensi di Disdik Kota Hujan
Ratusan Kepsek Lakukan Asistensi di Disdik Kota Hujan

Ratusan Kepala SD/SMP dan bendahara penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) anggaran pendapatan belanja negara (APBN), melakukan asistensi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dana BOS tahun 2018, di aula Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Tujuan dari kegiatan ini agar dalam penggunaan uang BOS APBN, sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) Kementrian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri, serta berdasarkan aplikasi. Sehingga laporan akan lebih cepat dan tepat sasaran. Mengingat, pada Tahun 2018 penggunaan dana BOS APBN banyak mengalami perubahan.

Ketua Tim BOS APBN Dinas Pendidikan Kota Bogor Teddy Kusnadi menjelaskan, asistensi ini dilakukan selama tiga hari, untuk mengetahui dan memperbaiki penyusunan RKAS dana BOS, yang nantinya akan digunakan sekolah.

“Jadi kepala sekolah dan bendahara BOS APBN harus diberi pemahaman terkait model penyusunan RKAS. Dimana pada tahun 2018 ini sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Teddy saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Menurutnya, untuk tahun 2018 ini penerimaan dana BOS APBN per triwulannya

sangat berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Tahun 2018 untuk triwulan pertama 20%, triwulan kedua 40%, dan triwulan ketiga dan ke empat 20%. Sedangkan besaran dana BOS APBN yang diterima SD sebesar Rp800.000/peserta didik, serta SMP sebesar Rp1.000.000/ peserta didik,” ungkapnya.

Untuk itu, Teddy berharap, melalui asistensi RKAS ini, kepala sekolah dan

bendahara dapat memahami betul penyusunan RKAS agar di dalam proses pelaksanaannya tidak ada lagi perubahan.

“Insyaallah dengan kegiatan ini, para kepala sekolah dan bendahara dapat memahaminya. Sehingga, tidak ada masalah dikemudian hari,” beber Teddy.

Ia mengungkapkan, tahun ini pencairan dana BOS APBN tingkat SD/SMP khususnya sekolah negeri, terjadi perubahan aturan, dimana sekolah harus mengunakan sistem belanja langsung.

“Pencairan dana BOS Triwulan I masih diproses. Karena semua sekolah masih

mengikuti eksistensi penyusunan RKAS, untuk diinput di Disdik Kota Bogor, dan akan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” jelasnya.

Teddy juga mengakui, pembuatan RKAS tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekolah harus menyusun RKAS berdasarkan Juknis dan melihat kebutuhan sekolah. Setelah itu, RKAS sekolah di input lagi oleh Disdik bersama dengan BPKAD. Karena, RKAS yang disusun oleh sekolah akan menjadi RKA di Dinas Pendidikan Kota Bogor.

 

Sumber :

https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/projec2014/sejarah-gereja-di-indonesia/