Sistem Pemerintahan Menurut Demokrasi Pancasila

Sistem Pemerintahan Menurut Demokrasi Pancasila

Sistem Pemerintahan Menurut Demokrasi PancasilaSistem Pemerintahan Menurut Demokrasi Pancasila

Demokrasi.Itulah sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Indonesia saat ini setelah melewati 32 tahun masa ketidaktransparanan terhadap publik.Indonesia kini boleh mengecap indahnya demokrasi.Pers bisa mengkritik pemerintah dan bukan berperan sebagai kaki tangan pemerintah.Masyarakat bebas berekspresi, mengutarakan pendapatnya, melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya.Pemerintah pun kini juga lebih dituntut untuk transparan dan tidak menutup-nutupi koreng yang ada dibadannya sendiri.Demokrasi telah mengubah masyarakat menjadi semakin aktif.Ini merupakan sebuah konsekuensi logis mengingat demokrasi sangat menjunjung tinggi pendapat setiap orang.Tidak ada lagi hal-hal yang sebenarnya melarang setiap pribadi untuk berbicara.Bagi pemerintah, demokrasi telah mengubah pemerintah untuk lebih bisa menerima masukan-masukan dan pendapat-pendapat dari masyarakat

Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

  1. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum

Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat).Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya.Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

  1. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas).Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.

 

Sumber ;

https://rianablog.com/brti-tegaskan-registrasi-kartu-prabayar-cegah-penyalahgunaan/