Hukum Administrasi Negara

Sejarah Hukum Administrasi Negara Belanda disebut dengan Recht Administration atau Bestuursrecht yang artinya Administrasi Lingkungan / Lingkungan di luar badan legislatif dan peradilan. Ada beberapa istilah lain seperti dalam bahasa Perancis disebut Droit Administratif, dalam bahasa Inggris disebut Kode Hukum, dalam bahasa Jerman disebut Verwaltung recht.

Di Indonesia ada banyak istilah untuk kursus ini.

E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Hukum pada edisi pertama menggunakan istilah hukum administrasi Indonesia, kemudian pada edisi kedua menggunakan istilah Hukum Administrasi Indonesia, dan pada edisi ketiga menggunakan istilah Hukum Administrasi Indonesia.
Wirjono Prajokodikoro, dalam sebuah artikel di majalah hukum tahun 1952, menggunakan istilah “Bisnis Pemerintah”.
Djuial Haesen Koesoemaatmadja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara karena alasan-alasan menurut Undang-Undang Dasar Kehakiman No. 14 Tahun 1970.
Prajudi Armosudidjo, saat berdiri pada Musyawarah Nasional Persahi 1972 di Prapat menggunakan istilah Pengadilan Tata Usaha Negara.
W.F. Prins dalam bukunya Inhiding in het Administratif recht van Indonesia, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.
Staf Dosen Fakultas Hukum Negara Seluruh Indonesia pada bulan Maret 1973 di Cirebon, pilihan sebaiknya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara dengan alasan Hukum Tata Usaha Negara mempunyai arti yang lebih luas dan sesuai dengan perkembangan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Deklarasi Pendidikan 1972, tentang Pedoman Kurikulum Minimum untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, menggunakan istilah tersebut. Pemerintah (HTP).
Kekuatan Yudisial No. 14 Tahun 1970 dan TAP MPR No. II / 1983 dalam GBHN menggunakan ketentuan Undang-Undang Negara.
Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 31 tahun 1983, tentang kurikulum Program Inti Magister Pendidikan Hukum dengan menggunakan istilah Hukum Hukum Nasional.

Table of Contents

Sejarah Hukum Hukum Nasional

Sejarah Undang-Undang Administrasi Negara (HAN) atau Undang-Undang Administrasi Negara (HTUN) atau Undang-Undang Pemerintahan (HTP) di Belanda dimasukkan ke dalam Konstitusi Negara yang disebut Staats en Administratiefrecht.

Pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam, diadakan pemisahan mata kuliah Administrasi Nasional dari mata kuliah Hukum Tata Negara, dan Mr. Sayuran merupakan prinsipal yang mengangkat tema Undang-Undang Administrasi Negara. Pada tahun 1948, Universitas Leiden berada di sebelah Universitas Amsterdam yang memisahkan Hukum Administrasi Negara dari Konstitusi Negara yang diberikan oleh Kranenburg.

Di Indonesia sebelum perang kedua di Rechtshogeschool di Jakarta diberikan salah satu mata kuliah di Staats en administratiefrecht yang diberikan oleh Bp. Logemann sampai tahun 1941. Baru pada tahun 1946 Universitas Indonesia berdasarkan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Jakarta diberikan tersendiri.

Sumber: https://blog.malavida.co.id