Disperindag Kota Bogor Pertemukan Swalayan dan Hotel Bermitra

Disperindag Kota Bogor Pertemukan Swalayan dan Hotel Bermitra

 

Disperindag Kota Bogor Pertemukan Swalayan dan Hotel Bermitra

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor menggelar sosialisasi kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) dan temu usaha kemitraan dengan mengundang sebanyak 35 Industri Kecil dan Menengah (IKM), perwakilan toko swalayan dan hotel di Hotel Permata, jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (29/08/2018).

Kepala Bidang Promosi

Kemitraan dan Perdagangan Jasa Disperindag Kota Bogor, Dewi Kurniasari menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mempertemukan pihak toko swalayan (Hypermart, Alfamart, Alfamidi, Circle K, Indomaret, Serambi Botani) dan pihak hotel dengan para IKM di Kota Bogor juga memperkenalkan bahwa produk IKM itu tidak kalah dengan produk yang dihasilkan oleh industri besar.

Alhamdulillah sebagian besar bisa matching

Mudah-mudahan output dari kegiatan ini terjadi perjanjian kemitraan antara toko swalayan atau pihak hotel dengan pemilik IKM,” kata Dewi yang juga Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Bakul Bogor dan Dekranasda Kota Bogor.

Dari 35 IKM yang dihadirkan rata-rata yang sudah memiliki perizinan, seperti izin edar PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), sertifikat halal, perizinan perseorangan dan dari jumlah 35 IKM, 20 IKM merupakan produk kuliner.

“Sebenarnya ada lebih dari 35 IKM, karena keterbatasan waktu jadi kita batasi yang diundang, tapi sebagian besar sudah masuk ke Transmart karena disana pilot projectnya. Mudah-mudahan kedepan produk IKM bisa terus merambah ke toko swalayan lainnya,” ujarnya.

Kasi Kemitraan dan Pengembangan Penggunaan Produk Dalam Negeri Disperindag Kota Bogor

Sopyan Ari Taufik menambahkan, berdasarkan Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan setiap toko swalayan yang mengurus izin usaha swalayan wajib bermitra dengan IKM Kota Bogor.

“Artinya setelah izin usaha swalayan itu keluar mereka diberikan waktu selama 6 bulan. Apabila mereka setelah 6 bulan tidak melakukan kemitraan maka izinnya akan ditangguhkan, mungkin nanti pada akhirnya bisa dicabut izinnya,” tegasnya.

Pihaknya menargetkan di setiap toko swalayan ada 3 IKM yang masuk bermitra. Apalagi jumlah toko swalayan di Kota Bogor jumlahnya ratusan. “Ini tentunya sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” katanya.

Produk-produk IKM Kota Bogor tersebut diantaranya

Wedang Jahe, Brownies Renyah, Royal Cocoa Cookies, Mochibo, Bakermen (bawang merah kemasan), Koekis Keren, Permen Pala Mysari, Keripik Singkong Neng Ayu, Fried Cheese Ovha.

Sumber: http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/

BPTJ Targetkan Revitalisasi Terminal Baranangsiang

BPTJ Targetkan Revitalisasi Terminal Baranangsiang

 

BPTJ Targetkan Revitalisasi Terminal Baranangsiang

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Trihantoro menyatakan bahwa revitalisasi kawasan Terminal Baranangsiang ditargetkan akan dimulai pada 2019 mendatang. Hal tersebut diungkapkannya di sela kegiatan bersih-bersih Terminal Baranangsiang bersama Walikota Bogor Bima Arya dan Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB), Jumat (31/8/2018) pagi.

Menurut Bamban

Target dimulainya revitalisasi terminal tipe A pada 2019 itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (RIT Jabodetabek) tahun 2018-2029.

Dalam RIT Jabodetabek

2019 sudah harus mulai groundbreaking. Kita mengejar target itu, karena sudah ada perintah presiden melalui Perpres. Jadi, targetnya tentu tidak terlalu lama. Kami juga punya time line yang harus ditepati,” ungkap Bambang.

Dalam Perpres tersebut

RIT Jabodetabek merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek.

Disebutkan pula pelaksanaan RIT Jabodetabek itu terdiri atas tahap I tahun 2018-2019; tahap II tahun 2020-2024; dan tahap III tahun 2025-2029. Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendukung proses kemudahan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, kata Bambang, pihaknya masih sedang melakukan kajian sosial karena banyak masyarakat yang bergantung hidupnya di Terminal Baranangsiang.

“Kita harus memikirkan aspek sosial, kita membangun infrastruktur tidak semata asal bangun. Kalau soal infrastruktur gampang, ada duit tinggal bangun. Tapi kita harus memikirkan aspek sosialnya. Kita ketahui, Baranangsiang ini bukan terminal baru, tapi terminal lama. Banyak masyarakat yang dihidupi oleh terminal ini. Karena itu kita harus melakukan kajian-kajian sosial,” jelasnya.

Bambang menambahkan

Terminal Baranangsiang ini merupakan gerbang Kota Bogor sehingga harus segera dilakukan revitalisasi agar rapi dan nyaman.

“Kalau wajahnya bersih, berarti kotanya juga bersih. Kehadiran BPTJ di sini ingin mewujudkan kebersamaan atau sinergitas. BPTJ hadir sebagai mitra baru, kita sama-sama dengan walikota, dengan KPTB membangun terminal. Bukan artinya mentang-mentang terminal tipe A menjadi kewenangan pusat seolah-seolah pusat sendiri mampu bangun itu sendiri. Tidak seperti itu, kita harus bareng-bareng sinergi,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPTJ bersama Pemkot Bogor dan stakeholder terminal lainnya kompak melakukan aksi bersih-bersih kawasan Terminal Baranangsiang, Jumat (31/8/2018) pagi.

Acara diawali dengan senam pagi yang dipimpin oleh Walikota Bogor Bima Arya

Hadir pula dalam barisan Kepala BPTJ Bambang Trihantoro, Direktur Prasarana BPTJ Harno Trimadi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati dan Ketua KPTB Teddi Irawan beserta anggotanya.

Usai senam, mereka secara kompak langsung melakukan aksi bersih-bersih Terminal Baranangsiang. Setiap sudut yang kotor disapu. Sampah yang menumpuk diangkut. Bima Arya, Bambang Trihantoro dan Teddi Irawan terlihat berbagi tugas dalam mengumpulkan hingga membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Hasilnya, berkantung-kantung polybag ukuran besar berisi sampah terkumpul.

Bima Arya mengatakan, apa yang digagas oleh BPTJ ini merupakan langkah konkret jangka pendek dalam menunjukan keseriusannya membenahi kawasan Terminal Baranangsiang.

“Saya kira apa yang dilakukan Pak Bambang dan jajarannya di BPTJ luar biasa. Lakukan apa yang kita bisa sementara ini. Misalnya dengan bersih-bersih secara swadaya seperti hari ini agar terminal lebih baik, lebih bersih dan rapi,” ungkap Bima.

Ia menambahkan, kondisi Terminal Baranangsiang saat ini banyak dikeluhkan warga di sosial media pribadinya. Diharapkan apa yang dilakukan hari ini oleh BPTJ bisa sedikit menjawab pertanyaan warga.

“Banyak pertanyaan dari warga, pembenahan luar biasa di pusat kota, pedestrian dan taman dibenahi. Tapi kenapa pintu gerbang utama Kota Bogor, yakni Terminal Baranangsiang di didiamkan? Agak sulit menjelaskan kepada warga lewat beberapa kalimat di sosial media. Saya percaya apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka ke arah sana. Bukan kita diam. Bukan kita tidak memiliki rencana. Rencana itu ada tapi ada prosesnya,” jelasnya.

Sumber: http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/pancasila-sebagai-dasar-negara/

Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia
Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut.

a. Subsidi

Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen.

Contoh subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing.

b. Pengenaan Pajak

Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK.

Pajak

merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat.

 

Baca Artikel Lainnya:

Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia
Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini:

a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah

Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses kesehatan, dan pendidikan.

Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau disebut juga Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan sosial (social security), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis.

b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas

Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil.

Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal (LKF) karena dalam program KUR pemerintah telah menitipkan uang (yang berasal dari APBN) sebesar Rp1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapannya, bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia.

c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil
Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu:

Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan.
Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa.
Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.
Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan.

d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of previledge). Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan.
Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan kalau perlu, mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menenganhdan koperasi. Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/jenis-jaringan-tumbuhan-dan-fungsinya/)

e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi

Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia.

Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar

Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar

Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar
Katarabumi: Kolano Jailolo Terbesar

Tahun 1529

bangsawan tinggi Katarabumi (Catabruno) diangkat sebagai Mangkubumi Jailolo. Pengangkatan itu membuat Ternate mulai kesulitan dalam melakukan ambisi politiknya. Hal itu karena Katarabumi mendapat bantuan dari kerajaan Tidore, sehingga semua serbuan Ternate yang di bantu Portugis dapat di tangkis.

Di tahun 1533

Sultan Yusuf meninggal dan digantikan puteranya yang bernama Firuz Alauddin yang sebenarnya masih dibawah umur untuk menjadi seorang penguasa Jailolo. Karena usianya yang masih muda dan sering sakit-sakitan, Katarabumi ditunjuk sebagai Mangkubumi untuk menjalankan roda pemerintahan kesultanan Jailolo. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/konsep-dan-radiasi-gelombang-elektromagnetik/)
Di samping itu, Gubernur Portugis Tristao de Ataide membuat tuduhan orang-orang Spanyol yang ada di Jailolo telah memberikan perlindungan kepada 4 hingga 5 negeri yang dahulunya pernah berada di bawah kekuasaan Portugis. Dengan alasan itulah, Ataide mengerahkan tentaranya menyerang, dan setelah pengepungan yang berlangsung beberapa waktu, serta menyuruh agar Jailolo segera menyerah.

Firuz Alauddin

yang masih dibawah umur kemudian dibawa Benteng Gamlamo di Ternate untuk berobat. Evakuasi yang dilakukan itu nampaknya merupakan konspirasi antara Ataide dengan Katarabumi, yang saat itu menjabat sebagaai Mangkubumi Kesultanan Jailolo.
Persengkongkolan tersebut baru terungkap setelah berbagai hadiah dari Ataide kepada Katarabumi diketahui umum, berupa hadiah yang berlebihan, termasuk payung, emas dan pakaian dalam jumlah besar.

Tahun 1534

Katarabumi berhasil mengambil-alih kesultanan Jaikolo dan kemudian memproklamasikan diri sebagai Kolano, setelah putera mahkota yang berobat di rumah sakit Portugis di Ternate meninggal dengan diracuni orang-orang suruhan Katarabumi.
Dalam proklamasinya Katarabumi mengatakan bahwa ia akan memerintah Jailolo atas nama Raja Portugal, “Raja pertama akan memberikan kevazalannya dengan wibawa Kerajaan”. Selama berkuasa ia berhasil membebaskan seluruh wilayah Kesultanan Jailolo yang diduduki Kesultanan Ternate.
Namun keberhasilan dalam mengusir kekuasaan Ternate dari wilayah Kesultanan Jailolo dan penyerbuan-penyerbuan yang dilakukan ke Kerajaan Moro telah memicu kecurigaan orang-orang Portugis dan tidak menyangka bahwa Katarabumi dapat tampil sebagai kekuatan baru yang tangguh dan disegani di seluruh kawasan Maluku.
Dari semua pernyataan Katarabumi yang pro-Portugis ternyata hanya kamuflase untuk menutupi serbuan-serbuannya dan politik anti Kristen serta anti Portugis yang dilakukan di Kerajaan Moro.
Kesuksesan Katarabumi juga telah menimbulkan rasa kecemburuan Ternate. Dalam berbagai pernyataan yang diberikan beberapa waktu setelah penobatannya, Katarabumi selalu berujar bahwa raja-raja Maluku berkeinginan tetap akan bersahabat dengan Portugis. Pernyataan itu sangat membingungkan Gubernur Ataide, karena Katarabumi terus menyerang Misi Jesuit di Moro dan bersekutu dengan Deyolo, Sultan Ternate yang dilengserkan Portugis dari tahtanya dan sedang dicari-cari. Dengan Deyalo, Katarabumi membuat persetujuan membantunya merebut tahta Kesultanan Ternate. Namun dengan imbalan , daerah Moro menjadi miliki Jailolo.

Pengertian dan Jenis-Jenis Devisa Beserta Fungsinya

Pengertian dan Jenis-Jenis Devisa Beserta Fungsinya

Pengertian dan Jenis-Jenis Devisa Beserta Fungsinya
Pengertian dan Jenis-Jenis Devisa Beserta Fungsinya

Pengertian Devisa

Secara umum, Pengertian Devisa adalah sejumlah valuta asing untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Devisa terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diterima oleh semua negara di dunia adalah US Dollar ($), Yen Jepang, Euro, Poundsterling (Inggris), Prancis-Franc, Switzerland-Franc, Dollar-Canada, DM (Deutshe Mark)- Germany, emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional.

Hal ini berada di pengawasan otoritas moneter yaitu Bank Sentral. Devisa sama dengan fungsi uang pada umumnya, namun devisa berada dalam transaksi internasional atau antarnegara sebagai alat pembayaran antarnegara, pertukaran barang dan jasa, menimbun kekayaan, cadangan monter, dan mengukur kekayaan.

Pemerintah dan swasta wajib memiliki cadangan devisa untuk perdagangan internasional dalam menjaga stabilitas moenter dan ekonomi makro suatu negara. Cadangan devisai merupakan indikator moneter kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara. Definisi cadangan devisa adalah sejumlah valas yang dicadangkan Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri, misalnya pembiayaan impor dan pembiayaan yang lainnya kepada pihak asing.

Jenis-Jenis Devisa

Devisa yang dimiliki suatu negara ada dua macam.

1) Devisa Umum

Devisa umum merupakan devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa atau bunga modal. Misalnya, eksportir yang menjual barang ke luar negeri akan menerima devisa umum sebesar 90% dari hasil ekspornya, sementara yang 10% disetor ke pemerintah sebagai bea ekspor.

Akan tetapi, ada pula eksportir yang dibebaskan dari bea ekspor karena mengekspor barang kerajinan rakyat atau hasil pertanian. Jadi, eksportir tersebut akan menerima 100% devisa umum dari hasil ekspornya.

2) Devisa Kredit

Devisa kredit adalah devisa yang diperoleh dari pinjaman (kredit) luar negeri. Misalnya pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia, kredit itu disalurkan ke masyarakat dalam bentuk devisa kredit.

Fungsi Devisa

Menurutmu siapakah yang dapat memiliki dan menggunakan devisa? Pada dasarnya setiap penduduk atau perusahaan dapat dengan bebas memiliki atau menggunakan devisa.

Akan tetapi, Bank Indonesia berhak mengadakan pengawasan terhadap kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk.

Transaksi yang dilakukan oleh penduduk antarnegara biasanya menggunakan jasa perantara, yaitu bank devisa.

Bank-bank devisa yang memperjualbelikan surat-surat wesel luar negeri umumnya mempunyai rekening pada bank-bank di berbagai negara. Mengapa transaksi devisa menjadi penting?

Bagi suatu negara, devisa mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai:

1) perantara dalam transaksi internasional;

2) cadangan kekayaan nasional;

3) sumber dana pembangunan; dan

4) sumber pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak devisa.

 

Baca Artikel Lainnya:

Pengertian Devisa dan Fungsi serta Alat Pembayaran Luar Negeri

Pengertian Devisa dan Fungsi serta Alat Pembayaran Luar Negeri

Pengertian Devisa dan Fungsi serta Alat Pembayaran Luar Negeri
Pengertian Devisa dan Fungsi serta Alat Pembayaran Luar Negeri

Pengertian Devisa

Secara umum, Pengertian Devisa adalah sejumlah valuta asing untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Devisa terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diterima oleh semua negara di dunia adalah US Dollar ($), Yen Jepang, Euro, Poundsterling (Inggris), Prancis-Franc, Switzerland-Franc, Dollar-Canada, DM (Deutshe Mark)- Germany, emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional.

Hal ini berada di pengawasan otoritas moneter yaitu Bank Sentral. contoh teks ulasan buku Devisa sama dengan fungsi uang pada umumnya, namun devisa berada dalam transaksi internasional atau antarnegara sebagai alat pembayaran antarnegara, pertukaran barang dan jasa, menimbun kekayaan, cadangan monter, dan mengukur kekayaan.

Pemerintah dan swasta wajib memiliki cadangan devisa untuk perdagangan internasional dalam menjaga stabilitas moenter dan ekonomi makro suatu negara. Cadangan devisai merupakan indikator moneter kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara.

Definisi cadangan devisa adalah sejumlah valas yang dicadangkan Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri, misalnya pembiayaan impor dan pembiayaan yang lainnya kepada pihak asing.

Fungsi dan Penggunaan Devisa

Devisa yang diterima negara kita akan digunakan untuk:

  1. pembayaran kegiatan impor barang dan jasa;
  2. pembayaran kewajiban luar negeri yang timbul dari transaksi pembelian surat-surat berharga oleh investor dari luar negeri;
  3. penyelesaian kewajiban luar negeri yang timbul akibat utang-utang luar negeri yang jatuh tempo beserta bunga utangnya;
  4. membiayai perwakilan-perwakilan pemerintah di luar negeri; serta
  5. pembayaran wisatawan dalam negeri yang akan melawat ke luar negeri.

Alat-Alat Pembayaran Internasional

Saat ini praktik pembayaran internasional secara tunai sudah jarang dilakukan. Pembayaran internasional lebih banyak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Surat Wesel Bank atas Tunjuk (Banker’s Sight Draft)

Wesel bank atas tunjuk merupakan surat perintah yang dibuat oleh bank domestik yang ditujukan pada bank korespondennya di luar negeri untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebutkan dalam surat wesel kepada pembawa wesel atau pihak yang disebutkan dalam wesel tersebut.

Misalnya, Pak Adi (Indonesia) mengimpor buah pir dari Tuan Chow di Cina. Pak Adi memiliki rekening di Bank Mandiri.

Bank Mandiri mempunyai hubungan dengan bank di Cina. Pak Adi meminta Bank Mandiri untuk membuat surat wesel yang dikirim kepada Tuan Chow. Selanjutnya, Tuan Chow bisa menguangkannya di bank korespondennya di Cina.

b. Commercial Bill of Exchange (Trade Bills)

Commercial Bill of Exchange merupakan surat yang ditulis oleh penjual berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu pada masa mendatang.

Surat perintah ini juga disebut wesel. Jika importir atau pembeli menyetujuinya, importir menandatangani wesel tersebut. Wesel yang sudah ditandatangani oleh importir tersebut dapat diperjualbelikan oleh eksportir.

c. Pembayaran dengan Transfer Telegrafis

Transfer telegrafis atau cable order adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh suatu bank (di negara X) kepada relasinya di luar negeri (di negara Y), untuk membayarkan dana dari rekening depositonya atas order yang telah disetujuinya.

Jadi, transfer telegrafis adalah cek yang diteruskan melalui telegram atau telepon, jumlah cek tersebut dibukukan di bagian debit dari rekening bank yang ada di bank luar negeri.

d. Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C)

Cara pembayaran dengan L/C adalah eksportir mengirimkan barangnya kepada importir kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang (bill of loading) dan dokumen yang diperlukan kepada bank devisanya.

Tanpa menunggu kabar dari bank luar negeri atau pembelinya, eksportir telah dapat menerima pembayaran atas barang ekspornya tersebut.

Macam-Macam Pembagian Hukum Internasional

Macam-Macam Pembagian Hukum Internasional

Macam-Macam Pembagian Hukum Internasional
Macam-Macam Pembagian Hukum Internasional

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, karya C.S.T. Kansil, S.H. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional dan publik internasional.

  1. Hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
  2. Hukum publik internasional (hukum antarnegara), yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara yang satu dan negara-negara lain dalam hubungan internasional.

sejarah pki – Macam-macam hukum tersebut di atas termasuk dalam hukum publik, sedangkan hukum privat (sipil), di antaranya sebagai berikut.

Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum perdata di Indonesia memuat hal-hal sebagai berikut.

  • Hukum perorangan (personenrecht), di antaranya memuat:
  1. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum;
  2. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.

 

  • Hukum keluarga (familierecht), yang di antaranya memuat:
  1. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri;
  2. hubungan antara orangtua dan anak-anaknya;
  3. perwalian;
  4. pengampunan.

Hukum harta kekayaan yang mengatur tentang hubunganhubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

  • Hukum harta kekayaan terdiri atas:
  1. hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang;
  2. hak perorangan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

d) Hukum waris (erfrecht), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum yang menurut sebagian sarjana ahli hukum merupakan bagian dalam hukum perdata.

Hukum dagang merupakan perluasan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang perikatan (hukum persetujuan).

Di samping berbagai peraturan hukum tersebut pemerintah telah menetapkan berbagai macam peraturan perundangan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.

Ketetapan MPR tersebut telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 2004 yang memuat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan.

Adapun Peraturan Perundangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.

  • UUD 1945;
  • Ketetapan MPR (Tap MPR);
  • Undang-Undang (UU);
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
  • Peraturan Pemerintah (PP);
  • Keputusan Presiden (Keppres);
  • Peraturan Daerah (Perda).

Tata urutan perundang-undangan yang dianut sekarang adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun tata urutannya secara nasional adalah sebagai berikut:

  1. UUD 1945;
  2. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
  3. Peraturan Pemerintah (PP);
  4. Peraturan Presiden (Perpres);
  5. Peraturan Daerah (Perda).

Setelah kamu mengetahui tentang pembagian hukum tersebut, cobalah kamu dan teman-temanmu membuat suatu peraturan atau hukum yang bersifat umum, bentuknya tertulis, tempat berlakunya di kelasmu, dan masa berlakunya pada saat ini.

Pengertian Tentang Komunikasi Adalah

Pengertian Tentang Komunikasi Adalah

Pengertian Tentang Komunikasi Adalah
Pengertian Tentang Komunikasi Adalah

Definisi Komunikasi – Kata atau istilah komunikasi 

Dari bahasa Inggris “communication”, secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata communis Dalam kata communis ini memiliki makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasiadalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward(1998:16) mengenaikomunikasi manusia yaitu: 

Human communication is the process through which individuals

In relationships, group, organizations and societies—respond to and ahacreate messages to adapt to the environment and one another. Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.

Untuk memahami definisi komunikasi 

Tersebut sehingga dapat dilancarkan secara efektif dalam Effendy(1994:10) bahwa para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu,yaitu:

  1. Komunikator (siapa yang mengatakan?)
  2. Pesan (mengatakan apa?)
  3. Media (melalui saluran/ channel/media apa?)
  4. Komunikan (kepada siapa?)
  5. Efek (dengan dampak/efek apa?).

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses komunikasiadalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu.

PROSES KOMUNIKASI

Berangkat dari paradigma Lasswell, Effendy (1994:11-19) membedakan proses komunikasimenjadi dua tahap, yaitu:

Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan pesan nonverbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya) yang secara langsung dapat/mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.

Seperti disinggung di muka, komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan kata lain , komunikasi adalah proses membuat pesan yang setala bagi komunikator dan komunikan. Prosesnya sebagai berikut, pertama-tama komunikator menyandi (encode) pesan yang akan disampaikan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator memformulasikan pikiran dan atau perasaannya ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian giliran komunikan untuk menterjemahkan (decode) pesan dari komunikator. Ini berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran dan atau perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertian. Yang penting dalam proses penyandian (coding) adalah komunikator dapat menyandi dan komunikan dapat menerjemahkan sandi tersebut (terdapat kesamaan makna).

Wilbur Schramm (dalam Effendy, 1994)

Menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil (terdapat kesamaan makna) apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference) , yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences and meanings) yang diperoleh oleh komunikan. Schramm menambahkan, bahwa bidang (field of experience) merupakan faktor penting juga dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar.

Sebaliknya, bila bidang pengalaman komunikan tidak sama dengan bidang pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. Sebagai contoh seperti yang diungkapkan oleh Sendjaja(1994:33)yakni : Si A seorang mahasiswa ingin berbincang-bincang mengenai perkembangan valuta asing dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Bagi si A tentunya akan lebih mudah dan lancar apabila pembicaraan mengenai hal tersebut dilakukan dengan si B yang juga sama-sama mahasiswa. Seandainya si A tersebut membicarakan hal tersebut dengan si C, sorang pemuda desa tamatan SD tentunya proses komunikaasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan si A. Karena antara si A dan si C terdapat perbedaan yang menyangkut tingkat pengetahuan, pengalaman, budaya, orientasi dan mungkin juga kepentingannya.

Contoh tersebut dapat memberikan gambaran bahwa proses komunikasiakan berjalan baik atau mudah apabila di antara pelaku (sumber dan penerima) relatif sama. Artinya apabila kita ingin berkomunikasi dengan baik dengan seseorang, maka kita harsu mengolah dan menyampaikan pesan dalam bahasa dan cara-cara yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, orientasi dan latar belakang budayanya. Dengan kata lain komunikator perlu mengenali karakteristik individual, sosial dan budaya dari komunikan.

  1. Proses komunikasi sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.

Seorang komunikator menggunakan media ke dua dalam menyampaikan komunikasike karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dsb adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder itu menggunakan media yang dapat diklasifikasikan sebagai media massa (surat kabar, televisi, radio, dsb.) dan media nirmassa (telepon, surat, megapon, dsb.).

  1. KONSEPTUAL KOMUNIKASI

Deddy Mulyana (2005:61-69) mengkategorikan definisi-definisi tentang komunikasi dalam tiga konseptual yaitu:

  1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah.

Suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah dari seseorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang sesuai bila diterapkan pada komunikasi tatapmuka, namun tidak terlalu keliru bila diterapkan pada komunikasi publik (pidato) yang tidak melibatkan tanya jawab. Pemahaman komunikasi dalam konsep ini, sebagai definisi berorientasi-sumber. Definisi seperti ini mengisyaratkan komunikasi semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi dianggap suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator, seperti menjelaskan sesuatu sesuatu kepada orang lain atau membujuk untuk melakukan sesuatu.

Beberapa definisi komunikasi dalam konseptual tindakan satu arah:

  1. Everet M. Rogers:komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku.
  2. Gerald R. Miller:komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.
  3. Carld R. Miller:komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunkate).
  4. Theodore M. Newcomb:Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima.
  1. Komunikasi sebagai interaksi.

Pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan suatu proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan, baik verbal atau nonverbal, seorang penerima bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau nonverbal, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya.

Contoh definisi komunikasi dalam konsep ini, Shanon dan Weaver (dalam Wiryanto, 2004), komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni , dan teknologi.

  1. Komunikasi sebagai transaksi.

Pandangan ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang dinamis yang secara sinambungan mengubah phak-pihak yang berkomunikasi. Berdasrkan pandangan ini, maka orang-orang yang berkomunikasi dianggap sebagai komunikator yang secara aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan. Setiap saat mereka bertukar pesan verbal dan atau pesan nonverbal.

Beberapa definisi yang sesuai dengan konsep transaksi:

  1. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss:Komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih.
  2. Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson:Komunikasi adalah proses memahami danberbagi makna.
  3. William I. Gordon :Komunikasi adalah suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan.
  4. Donald Byker dan Loren J. Anderson:Komunikasi adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih.

Baca Juga : 

Hukum Lingkungan Dalam Lingkup Internasional

Hukum Lingkungan Dalam Lingkup Internasional

Hukum Lingkungan Dalam Lingkup Internasional
Hukum Lingkungan Dalam Lingkup Internasional

Kesadaran manusia akan pentingnya lingkungan

Mulai berkembang setelah disadari bahwa berbagai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam semakin meningkat dan justru bersumber dari dampak perbuatan manusia. Perkembangan hukum lingkunganinternasional itu sendiri diawali oleh kesadaran manusia terhadap keadaan lingkungan.

Pada tanggal 5-6 Juli 1972, PBB melakukan konferensi di Stockholm untuk membicarakan isu-isu penting mengenai lingkungan hidup, konferensi ini lazim disebut dengan United Nations Conference on Human Environment (UNCHE). Konferensi Stockholm membahas keprihatinan terhadap masalah-masalah lingkungan yang dirasakan semakin problematis di berbagai belahan dunia. Di lain pihak, terdapat sejumlah manusia di berbagai negara menderita kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mempengaruhi lingkungan hidupnya.

Konferensi Stockholm berhasil menyepakati

Suatu perjanjian yang tertuang dalam 26 prinsip pengelolaan lingkungan yang disebut sebagai Deklarasi Stockholm dan dihasilkan pula 109 rekomendasi sebagai bagian dari Action Plan. Selanjutnya pada tahun 1980, berdasarkan keputusan sidang umum PPB pada Desember 1983 No. 38/161, dibentuk sebuah komisi dunia yang disebut World Commission on Environment and Development (WCED) yang berkedudukan di Jenewa. Tugas WCED ini pada dasarnya mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan di tahun 2000 dan sesudahnya, mengajukan pola-pola supaya masalah lingkungan merupakan dasar kerjasama antar negara, dan mencari cara agar masyarakat dunia bersifat responsif secara efektif atas pengembangan berkelanjutan.

Setelah Konferensi Stockholm 20 tahun selanjutnya

PBB menyelenggarakan kembali KTT di Rio de Jeneiro pada tanggal 3-4 Juni 1992. Konferensi ini dinamakan United Nations Conference on environment and Development (UNCED) yang biasa dikenal sebagai Earth Summit atau KTT Rio. KTT Rio menjawab kembali persoalan lingkungan, dimana setelah diselenggarakannya Konferensi Stockholm 1972 permasalah atas lingkungan semakin serius.

Setelah KTT Rio, pada tanggal 1-5 September 2002 berlangsung sebuah KTT di Johannesburg yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan atau World Summit on Sustainable Development (WSSD). KTT Johannesburg menegaskan kembali tentang pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah dicetuskan pada KTT Rio 1992. KTT Johannesburg mengeluarkan Deklarasi Johannesburg mengenai pembangunan berkelanjutan antara lain berupa, tantangan yang dihadapi; komitmen terhadap pembanguunan berkelanjutan; pentinganya peranan lembaga-lembaga internasional dan multilateral yang efektif, demokratis, dan akuntabel; dan komitmen mewujudkan bersama pembangunan berkelanjutan. Struktur Isi Teks Laporan Hasil Pengamatan Adalah

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah menajdi anggota PBB dan sebagai anggota PBB Indonesia mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada semua kesepakatan internasional. Keterlibatan Indonesia dalam kancah internasional termasuk didalamnya mengikuti Konferensi Stockholm 1972. Pengertian hukum lingkungan Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok-pokok lingkungan hidup telah diperbarui dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hingga ke UUPLH No 32 tahun 2009.

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya

Atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Menurut Siti Sundari (2000) dalam Supriadi (2010) mengatakan hukum lingkungan  adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Perkembangan hukum lingkungan itu sendiri diawali oleh keasadaran setiap umat manusia bahwasannya masalah lingkungan yang muncul sudah idak bisa lagi diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, harus ada upaya global untuk mengatasi masalah lingkungan global. Perkembangan hukum lingkungan internasional bermula PBB yang melakukan Konferensi Stockholm 1972 untuk membicarakan isu-isu penting mengenai lingkungan hidup. Rentetan konferensi tentang lingkungan internasional muncul silih berganti seiring memperkuat pengaturan lingkungan global setelah berlangsungnya Konferensi Stockholm 1972.