Geostrategi Dan Wawasan Nasional Indonesia

Geostrategi Dan Wawasan Nasional Indonesia

Geostrategi Dan Wawasan Nasional Indonesia

Pengertian Geostrategi

Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkung didalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dan geostrategi Indonesia adalah merupakan strategi dalam memanfaatk konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, d sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupak geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepenting kesejahteraan dan keamanan.

Penjelasan Istilah

Geostrategi : suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional; Sistem kehidupan nasional adalah himpunan berbagai kelemba-gaan hidup bangsa sebagai sistem (ipoleksosbudhankam) seba-gai subsistem yang dilengkapi dengan norma, nilai dan aturan; Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengem-bangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman baik datang dari luar maupun dari dalam. Cita-cita nasional adalah kondisi yang lebih cerah dimasa depan sesuai dengan keinginan luhur yang terkandung dalam falsafah bangsa. Kepentingan nasional adalah kepentingan bangsa dan negara untuk mewujudkan stabilitas nasional bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pembangunan nasional adalah semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang bertujuan un-tuk mengadakan pembangunan fisik, sikap mental dan moderni-sasi pemikiran bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.

Keamanan adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat, mengenai ketenteraman, ketertiban, keselamatan dan kemampu-an untuk mengadakan pertahanan.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang didapat oleh masyarakat dimana terdapat rasa kecukupan, kecerdasan, kesehatan, ketaq-waan dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan.

Proses terbentuknya wawasan nusantara setiap bangsa

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia.

Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: “Britain rules the waves”. Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya.

Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat Wanus. Wanus ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang:

  1. Satu kesatuan wilayah
  2. Satu kesatuan bangsa
  3. Satu kesatuan budaya

 

Sumber: https://www.dosenpendidikan.co.id/

Studi: Bertukar Pesan Seksual Makin Lazim di Kalangan Remaja

Studi: Bertukar Pesan Seksual Makin Lazim di Kalangan Remaja

Studi Bertukar Pesan Seksual Makin Lazim di Kalangan Remaja
Studi Bertukar Pesan Seksual Makin Lazim di Kalangan Remaja

Setidaknya satu dari empat remaja menerima pesan pendek atau sms dan email yang jelas berisi pesan seksual eksplisit, dan setidaknya satu dari tujuh remaja mengirim pesan bernuansa seksual atau dikenal dengan istilah sexts, menurut sebuah studi.

Bahayanya, bila pesan-pesan ini dikirim secara paksa atau dibagikan tanpa izin, akan terasa seperti perisakan siber atau cyber bullying, yang sering menimbulkan konsekuensi kesehatan mental yang berbahaya, kata penulis utama riset tersebut, Sheri Madigan, dari Institut Riset Rumah sakit Anak-anak Alberta dan Universitas Calgary di Kanada, Reuters melaporkan.

Baca: Survei: Pelecehan Online Bungkam Perempuan dan Picu Kekerasan

Lebih dari satu di antara 10 remaja membagikan pesan-pesan seksual ini tanpa persetujuan, menurut hasil studi. Dan satu dari 12 remaja memiliki pesan seksual yang dibagikan ke pihak lain tanpa persetujuan mereka.

“Remaja sekarang sering kali tidak memisahkan kehidupan online dan offline mereka. Buat mereka semuanya sama,” kata Madigan melalui e-mail. “Ini yang sulit dimengerti oleh para orang tua.”

Sebagian besar remaja tidak melaporkan pesan-pesan seksual itu. Bahkan mereka yang mengirimkan atau menerima pesan-pesan seksual, baik dalam bentuk teks, video, atau gambar-gambar, cenderung lebih berani, kata para peneliti dalam laporan yang diterbitkan di jurnal JAMA Pediatrics.

Para periset meneliti kebiasaan mengirim pesan dari 39 hasil studi yang telah diterbitkan dengan melibatkan total 110.380 remaja. Para peserta berusia rata-rata 15 tahun, meski mereka berusia antara 12-17 tahun.

Karena anak-anak sekarang biasanya sudah menggunakan ponsel sejak usia 10

tahun, orang tua harus memperlakukan pesan-pesan seksual atau sexting sebagai pembicaraan sejak dini mengenai seks secara aman dan melindungi kerahasian pribadi mereka secara online, saran Madigan.
Seorang remaja perempuan memegang dua ponsel saat berfoto di pusat kota Shanghai, 22 Oktober 2012.
Seorang remaja perempuan memegang dua ponsel saat berfoto di pusat kota Shanghai, 22 Oktober 2012.

Ketimbang serta-merta melarang sexting, para orang tua juga harus mengajarkan anak-anak mempertimbangkan konsekuensi melakukan sexting dan membantu anak-anak untuk menolak tekanan agar melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman, saran Elizabeth Englander, pengarang tajuk yang menyertai tulisan dan direktur Pusat Pengurangan Agresi di Universitas Bridgewater.

“Remaja sering menganggap orang dewasa sebagai pencemas dan terlalu

berlebihan memperkirakan risiko, terutama untuk hal-hal yang melibatkan teknologi. Banyak remaja yang akan berhenti memperhatikan orang dewasa yang mengatakan “jangan lakukan ini,” kata Lisa Jones, seorang peneliti, pada Pusat Riset Kejahatan Pada Anak, di Universitas New Hampshire, di Durham.

“Tapi sexting berisiko dan pastinya membagikan gambar-gambar eksplisit tanpa persetujuan bisa merugikan dan bahkan berpotensi tindakan criminal,” kata Jones, yang tidak terlibat dalam studi itu, melalui email.

Riset ini bukanlah percobaan terkontrol yang dirancang untuk membuktikan

apakah atau bagaimana sexting bisa mengakibatkan masalah kesehatan bagi remaja. Kekurangan lain dari studi ini adalah studi-studi yang lebih kecil menggunakan definisi sexting yang berbeda dalam definisi masing-masing dan itu menyulitkan upaya menentukan seberapa sering para remaja membagikan pesan pendek atau sms, video atau foto yang berisi pesan seksual secara eksplisit.

 

Baca Juga :

Pendukung “Sekolah di Rumah” Siap Hadapi Aturan Baru yang Lebih Ketat

Pendukung “Sekolah di Rumah” Siap Hadapi Aturan Baru yang Lebih Ketat

Pendukung Sekolah di Rumah Siap Hadapi Aturan Baru yang Lebih Ketat
Pendukung Sekolah di Rumah Siap Hadapi Aturan Baru yang Lebih Ketat

Seminggu setelah polisi di negara bagian California menemukan 13 orang bersaudara yang menderita kekurangan gizi dan dirantai di rumah mereka, para pendukung sistem sekolah di rumah (homeschooling) mengatakan sedang bersiap-siap menghadapi peraturan baru yang lebih ketat tentang sistem pendidikan itu.

Para pendukung sistem sekolah di rumah, sangat terkejut dengan adanya tuduhan bahwa orang tua ke-13 anak itu telah merantai anak-anak mereka di dalam rumah yang kotor di kota Ferris, di California.

Orang tua yang lebih suka mendidik anak mereka di rumah daripada di sekolah, sepakat adanya peraturan yang mengharuskan kunjungan berkala para pejabat kesehatan, dan pemeriksaan akademis atas anak-anak yang bersekolah di rumah.

Tapi orang tua lainnya mengatakan, campur tangan pemerintah dalam pendidikan anak-anak di rumah karena adanya kasus-kasus pelecehan bisa menjurus pada dikeluarkannya banyak peraturan dan campur tangan yang merugikan orang tua.

 

“Saat ini, ancaman paling besar adalah apabila para anggota DPR membuat

keputusan atau peraturan berdasarkan emosi sesaat,” kata Scott Woodruff, penasihat senior pada Perkumpulan Pembela Sistem Sekolah di Rumah, di negara bagian Virginia.

Sengketa tentang peraturan sekolah di rumah telah berlangsung sejak lama dan jumlah anak-anak yang diajar sendiri oleh orang tua di rumah naik dari 15.000 pada tahun 1970-an sampai dua juta anak tahun ini.

Seorang anggota DPR California mengajukan usul yang mengharuskan pejabat negara bagian atau kabupaten mengadakan pemeriksaan langsung ke rumah-rumah siswa untuk melihat bagaimana anak-anak itu hidup dan belajar.

Kata asosiasi pendukung hak untuk menyekolahkan sendiri anak-anak “kita tidak bisa mencegah adanya orang-orang yang jahat, tapi mengambil hak orang tua untuk mengatur pendidikan anak mereka bukanlah sesuatu yang patut dilakukan.”

Kebiasaan memberi pendidikan di rumah itu disukai sebagian orang tua karena

alasan keagamaan, karena sekolah-sekolah negeri tidak memberikan pelajaran agama. Sistem itu semakin populer karena banyak orang tua tidak puas dengan sistem pengajaran sekolah negeri, sambil memperkuat ikatan keluarga.

California memperlakukan sekolah rumahan itu sama dengan sekolah swasta dan mengharuskan orang tua mendaftarkan kegiatan mereka pada pejabat lokal.

Koalisi Pendidikan Rumah yang Bertanggung-Jawab berusaha mendorong

adanya kunjungan medis dan akademis oleh para pejabat terkait untuk menilai kemajuan anak-anak yang belajar di rumah, guna memastikan anak-anak itu tidak mengalami penyiksaan atau pelecehan.

 

Sumber :

https://www.viki.com/users/danuaji88/about

One Day Farm, Sekolah Alam bagi Anak-anak di Virginia, AS

One Day Farm, Sekolah Alam bagi Anak-anak di Virginia, AS

One Day Farm, Sekolah Alam bagi Anak-anak di Virginia, AS
One Day Farm, Sekolah Alam bagi Anak-anak di Virginia, AS

HAMILTON, VIRGINIA —

Bagi siswa di “The Farm School” di kota Hamilton, negara bagian Virginia, alam bebas adalah kelas mereka. Anak-anak usia 3 dan 4 tahun belajar, dan bermain, di luar ruangan setiap hari.

“Pertanyaan pertama yang kita terima dari orangtua adalah ‘Bagaimana kalau hujan?'”

“Pertanyaan pertama yang kita terima dari orangtua adalah ‘Bagaimana kalau hujan?'” kata salah satu pendiri sekolah tersebut, Jaclyn Jenkins. “Dan kami selalu mengatakan, ‘Bawa pakaian lebih!’ Kami tetap mendidik mereka. Mereka juga punya banyak energi. Otak mereka bekerja, ketika mereka bergerak. Jadi tujuan kami adalah selalu berada di luar ruangan.”

Kelas tanpa dinding

Alison Huff, seorang guru yang telah mengajar anak-anak di sekolah lain, mengatakan, di sekolah ini mereka menggunakan model mengajar secara praktik.

“Ketika mereka belajar tentang labu, kita menambahkan ilmu hitung-hitungan.

Mereka belajar tentang warna. Kami mengajarkan ukuran, ketika menanam benih, kita harus memberikan jarak 12 inci di antara benih yang ditanam. Kami menggunakan semua yang digunakan oleh sekolah biasa, tapi di kebun.”
Aktivitas memilih labu adalah kesempatan untuk belajar tentang warna, bentuk dan angka.
Aktivitas memilih labu adalah kesempatan untuk belajar tentang warna, bentuk dan angka.

Selain menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, anak-anak juga membantu menyiapkan makanan dan mencuci piring mereka.

“Kami mencoba menyisipkan masak-memasak sebanyak mungkin supaya

mereka bisa melihat apa saja yang bisa mereka manfaatkan dari kebun dan mencicipinya daripada pergi ke supermarket dan membeli di sana,” kata Huff.

Ia menambahkan anak-anak TK ini juga sedikit belajar bahasa asing. “Saya bisa berbahasa Inggris dan Spanyol. Asisten kami berbicara bahasa Perancis dan Arab. Jadi dia menyelipkan bahasa yang ia kuasai dan saya mengajarkan bahasa Inggris dan Spanyol. Dan murid-murid kami yang berusia 3 tahun bisa bicara dalam empat bahasa.”

Belajar dari Kalkun

Hewan ternak juga bagian penting dari kurikulum. Jenkins mengatakan setiap

bulan, mereka mempelajari satu hewan. Beberapa bulan lalu, mereka mempelajari sapi.

“Kami memang punya sapi, dan kami bawa ke sekolah. Mereka bisa melihat sapi secara langsung. Kita belajar apa yang dimakan oleh sapi tersebut. Kami menggunakan sarung tangan kecil dan pura-pura memerah susu. Kami membuat mentega dan juga yogurt.”

 

Sumber :

https://worldcosplay.net/member/799880

Pengertian pasar modal

Pengertian pasar modal

Pengertian pasar modal
Pengertian pasar modal

Pasar modal adalah

pasar finansial untuk membeli dan menjual utang jangka panjang atau sekuritas. Pasar jenis ini menghubungkan para orang kaya dengan seseorang yang dapat menempatkannya pada penggunaan yang produktif dalam jangka panjang, seperti perusahaan atau pemerintah membuat investasi jangka panjang. Pasar modal didefinisikan sebagai pasar yang mana uang disediakan untuk periode yang lebih panjang dari satu tahun. Regulator finansial mengawasi pasar modal dalam yurisdiksi mereka untuk melindungi investor dari penipuan.

Pasar modal modern adalah

hampir semuanya memakai sistem perdagangan elektronik yang mempunyai basis komputer; kebanyakan dapat diakses hanya oleh entitas di dalam sektor finansial atau departemen keuangan dari pemerintah atau korporasi, tapi beberapa dapat diakses secara langsung oleh publik. Ada banyak jumlah dari sistem tersebut, kebanyakan hanya melayani bagian kecil dari pasar modal secara keseluruhan. Entitas yang menyediakan sistem tersebut termasuk diantaranya bursa saham, bank investasi, dan departemen pemerintah. Secara fisik, sistem tersebut disediakan di seluruh dunia, meskipun mereka cenderung dikonsentrasikan di dalam pusat finansial seperti London, New York, dan Hong Kong.

Batas kunci di dalam pasar modal adalah

antara pasar primer dan pasar sekunder. Di dalam pasar primer, saham atau obligasi yang baru dirilis dijual kepada investor, seringkali melalui mekanisme yang dikenal sebagai underwriting. Entitas utama yang berusaha untuk mengumpulkan dana jangka panjang di pasar modal primer adalah pemerintah (baik itu lokal atau nasional) dan usaha bisnis (perusahaan). Pemerintah cenderung hanya merilis obligasi, sementara perusahaan seringkali hanya merilis ekuitas atau obligasi.

Entitas utama yang membeli obligasi atau saham adalah

dana pensiun, hedge funds, dana orang-orang super kaya, dan individu-individu kaya serta bank-bank investasi yang melakukan perdagangan untuk diri mereka sendiri. Pada pasar sekunder, sekuritas yang ada adalah dijual dan dibeli diantara para investor atau trader, biasanya pada suatu pertukaran, over-the-counter, atau lainnya. Keberadaan dari pasar sekunder meningkatkan kemauan para investor dalam pasar primer, karena mereka mengetahui mereka cenderung bisa menarik dana keluar dari investasi mereka jika kebutuhan mulai muncul.

Baca Juga : 

Pengertian siklus bisnis

Pengertian siklus bisnis

Pengertian siklus bisnis
Pengertian siklus bisnis

Siklus bisnis atau siklus ekonomi adalah

pergerakan menurun atau menaik dari produk domestik bruto (PDB) pada tren pertumbuhan jangka panjangnya. Fluktuasi ini secara tipikal melibatkan pergeseran selama waktu diantara periode pertumbuhan ekonomi yang pesat secara relatif (ekspansi atau booming), dan periode dari stagnasi atau penurunan relatif (kontraksi atau resesi).

Digunakan dalam arti yang tidak terbatas

siklus bisnis adalah suatu periode waktu yang mengandung sebuah boom dan kontraksi dalam suatu urutan. Siklus bisnis biasanya diukur dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dari produk domestik bruto yang riil. Walaupun diistilahkan sebagai siklus, fluktuasi ini dalam aktivitas ekonomi dapat terbukti tidak bisa diprediksi. Siklus boom dan bust adalah suatu kondisi dimana tingkat ekspansi adalah pesat dan kontraksinya adalah curam dan tajam.

Siklus bisnis adalah bukan sekedar fluktuasi

dalam aktivitas ekonomi agregat. Fitur kritikal yang memisahkan mereka dari kegoncangan komersial dari abad-abad awal atau dari variasi musiman dan variasi jangka pendek lainnya dari jaman sekarang ini adalah bahwa fluktuasi-fluktuasi secara luas tersebar dalam perekonomian – industrinya, transaksi komersialnya, dan keuangannya. Perekonomian dari dunia barat adalah suatu sistem yang bagian-bagiannya terhubung secara erat. Dia yang ingin memahami siklus bisnis harus menguasai kerja dari sistem ekonomi yang terorganisasi secara luas dalam suatu jaringan perdagangan bebas yang bertujuan mencari profit. Masalah dari bagaimana siklus bisnis muncul adalah tidak terpisahkan dari masalah dari bagaimana ekonomi kapitalis berfungsi. Siklus bisnis dan ekonomi kapitalis mempunyai hubungan yang sangat erat.

Sumber : https://www.okeynotes.com/blogs/212521/21234/cara-memilih-jam-tangan-pria-yang-bagus-dan-berkualitas

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pidato Iwa Koesoema Soemantri (anggota PPKI), menunjukkan bahwa UUD 1945 memang bersifat sementara. Adapun pidato tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno: Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, yang singkat. Cekak aos hanya mengenai pokok-pokok saja dan tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

2. Iwa Koesoema Soemantri:

Salah satu perubahan yang akan saya tambahkan, yang saya usulkan, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Disini belum ada artikel tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan itu menurut pendapat saya, masih perlu diadakan.

Dari pidato di atas nampak bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi revolusi yang bersifat sementara dan kelak akan disusun konstitusi baru yang lebih lengkap, jika suasana telah memungkinkan. Pernyataan ketua PPKI tentang sifat sementara dari UUD 1945 ini, sejalan dengan aturan tambahan UUD 1945 naskah asli yang menyatakan:

1. Dalam Enam Bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

2. Dalam Enam Bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dari ketentuan dua ayat Aturan Tambahan UUD 1945

tersebut dapat ditarik penafsiran bahwa UUD 1945 dimaksudkan hanya berlaku untuk masa dua kali enam bulan atau setahun saja, terhitung mulai berakhirnya perang Asia Timur Raya pada tanggal 15 Agustus 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi revolusi sering pula disebut dengan Undang-Undang Dasar kilat. Oleh karena itu dapat dimengerti apabila rumusan UUD 1945 sangat singkat bila dibandingkan dengan konstitusi negara lain seperti , Malaysia, Philipina, India, Pakistan maupun Iran. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dibuat sesederhana mungkin agar dapat segera digunakan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun secara singkat itu, dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh (pasal-pasalnya), tidak ada satu kalimat atau perkataan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi pengertian yang sedemikian di dapat pada alinea ke 4 (empat) Pembukaan UUD 1945: “Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia”, Jadi Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi yang dituliskan. [8]

Memang apabila ditelusuri dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ternyata pada saat proses perumusan UUD 1945 tidak diwarnai dengan perdebatan yang mendalam tentang faham negara hukum. Walaupun dalam proses perumusan UUD 1945 di BPUPKI tidak ada perdebatan secara eksplisit tentang negara hukum, namun hal ini tidak berarti bahwa secara konseptual Indonesia adalah bukan negara hukum, karena adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan konsep negara hukum. Menurut Moh. Mahfud[9] pada saat pendiri negara (founding fathers) berdebat untuk menyusun sebuah konstitusi, berarti mereka secara sadar telah memilih konsep negara hukum untuk negara yang akan didirikan. Konstitusi berfungsi membatasi secara hukum, oleh karena itu penggunaan kekuasaan pemerintah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Yusril Ihza Mahendra[10] menyatakan: “Meskipun UUD 1945 merupakan naskah konstitusi yang singkat, negara yang hendak dijelmakannya secara normatif memenuhi syarat-syarat sebuah negara hukum“. Di samping itu, dalam sidang BPUPKI[11] dapat ditemukan pendapat yang menginginkan agar negara Indonesia yang akan didirikan itu merupakan negara kesejahteraan, negara yang berkedaulatan rakyat, negara yang hendak mewujudkan keadilan, negara yang menjamin kesehatan rakyat, negara yang menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh M. Yamin, Soekarno dan Hatta.

M. Yamin[12] antara lain menyatakan : “…bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”. Selanjutnya ia menambahkan : “ Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial[13]. Dalam kesempatan yang sama Soekarno mengatakan : “Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil, Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtsvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”[14]

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ialah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat, yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Negara yang demikian itu tiada lain ialah negara hukum. Apabila dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebelum perubahan tidak dikemukakan pernyataan yang eksplisit tentang negara hukum, ternyata tidak demikian halnya dalam Penjelasan UUD 1945 naskah asli. Dalam Penjelasan Bagian Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara, pada Pokok Pikiran yang pertama di tegaskan : “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Perlu diingat bahwa penjelasan UUD 1945 tidak pernah dibahas dalam BPUPKI, bahkan naskah tersebut baru muncul kemudian menyertai naskah UUD 1945 setelah diumumkan dalam Berita Negara pada tahun 1946.

Mohamad Fajrul Falakh[15] berpendapat, bahwa pemuatan pernyataan Indonesia sebagai sebuah negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945 menunjukkan kesadaran post-factum, setelah terjadi kekalahan fasisme Jerman di bawah Adolf Hitler dan fasisme Jepang di bawah Tenno Heika dalam Perang Dunia II. Selanjutnya ia menyatakan, bahwa kedua rezim fasis ini dirujuk dengan rasa kagum dan percaya diri oleh Soepomo di dalam pidatonya di depan BPUPKI, dan keduanya merupakan negara kekuasaan (machtstaat). Maka dapat dimengerti apabila Penjelasan UUD 1945 hanya menerangkan negara hukum dengan cara melawankan antara rechtsstaat, sistem konstitusi, dan tidak bersifat absolutisme di satu sisi dengan machtsstaat di sisi yang lain.

Hanya saja pernyataan Indonesia adalah negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 ini pun tidak ada elaborasi lain mengenai prinsip-prinsip negara hukum, sehingga sangat sulit untuk menelusuri orientasi konsepsinya di antara berbagai konsepsi negara hukum yang ada. Berkait dengan orientasi konsepsi negara hukum ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto,[16] ide rechtsstaat atau yang di negeri-negeri bertradisi common law disebut the rule of law mula pertama di perkenalkan dalam ketatanegaraan Hindia-Belanda melalui Regeringsreglement (RR) tahun 1854. Ide itu digariskan dalam RR melalui tiga pasalnya, yaitu Pasal 79, 88, 89. Pasal 79 RR menyiratkan asas Trias Politika yang menghendaki diserahkannya kekuasaan peradilan ke tangan hakim yang bebas, yang berarti menyiratkan asas pembagian kekuasaan. Pasal 88 memerintahkan dilaksanakannya asas legalitas dalam setiap proses pemidanaan, sedangkan Pasal 89 melarang pemidanaan yang menyebabkan seseorang akan kehilangan hak-hak perdatanya. Sebagai negara yang telah dijajah sekian lama oleh Belanda, hukum Indonesia dapat dikelompokkan dalam keluarga Romawi – Jerman. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa pakar antara lain oleh Rene David dan John E.C. Brierley, Muhamad. Yamin dan Djoko Soetono. Rene David dan John E.C. Brierley, menyatakan “To a certain extent Indonesia, colonised by The Dutch, belongs to The Romano-Germanic family”. [17]

Sumber : https://www.okeynotes.com/blogs/212521/21233/fungsi-sitoplasma

Pendidikan Karakter Cara Armenia: Les Gratis Berteknologi Tinggi

Pendidikan Karakter Cara Armenia: Les Gratis Berteknologi Tinggi

Pendidikan Karakter Cara Armenia Les Gratis Berteknologi Tinggi
Pendidikan Karakter Cara Armenia Les Gratis Berteknologi Tinggi

Karakter kreatif ditanamkan sejak dini. Pendidikan yang berkualitas jadi syarat mutlak. Ada contoh menarik dari sebuah negara yang luasnya tak lebih dari Provinsi Jawa Tengah, yakni Armenia.

Orang Armenia salah satunya dikenal karena orang-diasporanya yang menyebar ke seluruh dunia, dan banyak juga yang berkualitas di berbagai bidang. Beberapa dari mereka, meski tidak lahir di Armenia dan hanya karena kebetulan berdarah Armenia, merasa terpanggil membangun tanah leluhurnya lewat pendidikan.

Pendidikan yang dimaksud adalah semacam les-lesan, tambahan pembelajaran usai jam belajar sekolah. Namun ini bukan les biasa. Pertama, ini gratis total. Kedua, materi pembelajarannya tak dikaitkan dengan kepentingan pelajaran sekolah. Ketiga, siswa bisa merancang rencana pembelajaran mereka sendiri.

Nama lembaga ini adalah TUMO Center for Creative Technologies. Didirikan oleh orang keturunan Armenia yang bernama Sam Simonian bersama istrinya, Sylva.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan rombongan mengunjungi kantor pusat TUMO di Tumanyan Park, Yerevan, Armenia, Kamis (31/8/2017). Mereka ditemui oleh Direktur TUMO, namanya adalah Marie Lou Papazian, perempuan Lebanon keturunan Armenia yang besar di New York.

Delegasi DPR yang dipimpin Fadli Zon mengunjungi TUMO di YerevanDelegasi DPR yang dipimpin Fadli Zon mengunjungi TUMO di Yerevan (Foto: Danu Damarjati/detikcom)

Bangunannya simpel, fungsional, minim ornamen nirfaedah. Sofa di mana-mana, dan komputer berlambang buah apel mudah ditemukan. Berseliweran anak-anak usia muda yang ceria di manapun mata memandang. Di luar, ada taman dengan anak-anak yang bermain air. Sekilas ini seperti tempat bermain, bukan belajar. Tapi bukan, ini adalah tempat belajar.

“Ini adalah sekolah tambahan, gratis, untuk remaja 12 sampai 18 tahun,” kata Marie saat memberi penjelasan kepada para wakil rakyat Indonesia.

TUMO memberi pelajaran tambahan terkait kemampuan yang paling dibutuhkan anak-anak zaman sekarang: penguasaan teknologi.

Ada empat fokus area pembelajaran, yakni animasi, pengembangan gim (permainan virtual), pengembangan situs, dan media digital. Ada 12 keterampilan yang bisa mereka dapatkan pula yakni musik, menulis, menggambar, grafis dua dimensi, membuat model tiga dimensi, pemrograman, robotik, fotografi, literasi daring, dan grafis bergerak. Banyak sekali. Bagaimana cara belajarnya?

“Kami menerapkan rencana pembelajaran personal, murid-murid membuat

rencana pembelajaran sesuai yang mereka suka. Mereka datang dan duduk di manapun mereka mau, mereka akan memulai dan membuat pilihannya sendiri,” kata Marie.

Semua peralatan memadai ada di sini. Pokoknya murid tinggal berangkat saja dan belajar dua jam sore hari. Fasilitas komputer, studio musik, alat rekaman, hingga bioskop pemutaran karya, semuanya sudah disediakan. Anak-anak penyandang disabilitas tidak dipisah dalam belajar, kecuali yang tunanetra.

“Tak ada kompetisi dan ranking di sini,” kata Marie. Dengan demikian, anak bisa

lebih berkembang tanpa harus merasa tertekan dengan pemeringkatan di sekolah yang berdiri enam tahun lalu ini.

Tenaga pengajarnya adalah orang-orang keturunan Armenia yang rela datang dari berbagai penjuru dunia. Beberapa dari mereka juga masih tergolong anak muda, tapi sudah sukses di berbagai perusahaan besar terkait teknologi. Sebagian mereka adalah relawan, namun sebagian lagi memang digaji untuk mengajar di sini. Total ada 200 tenaga pengajar TUMO.

Bila dihitung-hitung, kata Marie, maka setiap anak butuh USD 15 sampai USD 20

per bulan. Namun ini semua gratis. TUMO digerakkan oleh organisasi nonpemerintah. Dananya berasal dari donatur yang juga membangun gedung ini sebagai investasi. TUMO membiayai sendiri biaya operasional gedung ini, termasuk dari penyewaan lantai tiga dan empat gedung luas ini. Namun dana dari donatur utama memang sangat berperan.

“Sam Simonian, dia adalah pendiri dan membiayai semua ini. Operasional per tahun menghabiskan USD 2 juta,” kata Deputi Direktur TUMO, Aram Gyumishyan, saat ditanyai Baca Juga :
.

Baca Juga :

 

Banten dan Potret Pendidikan yang Tak Mencerahkan

Banten dan Potret Pendidikan yang Tak Mencerahkan

Banten dan Potret Pendidikan yang Tak Mencerahkan
Banten dan Potret Pendidikan yang Tak Mencerahkan

Sebagai daerah yang hanya selemparan batu ke Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten begitu lekat dengan ketertinggalan. Korupsi, politik dinasti, kemiskinan, pengangguran, sekolah, dan infrastruktur rusak adalah sebutan lain daerah ini.

Dari sekian banyak masalah, pendidikan menjadi sorotan publik di daerah yang mengaku diisi ribuan kiai dan santri ini. Pada 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata mencatat rata-rata lama sekolah di Banten baru mencapai 8,37 tahun.

Rata-rata lama sekolah juga berbeda di tiap daerah. Tangerang Selatan di utara memiliki lama rata-rata sekolah 11,58 tahun. Sedangkan di bagian selatan di Lebak hanya 6,19 tahun, Pandeglang 6,62 tahun, dan Kabupaten Serang 6,98 tahun.

Di samping itu, temuan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional Banten (Pattiro) menemukan, di Kabupaten Serang saja, tiga dari sepuluh siswa bertaruh nyawa karena sekolah rusak. Akibatnya, penggunaan ruang kelas dilakukan bergantian dan menjadikan belajar tidak kondusif.

Selain itu, sekolah yang buruk membuat motivasi belajar siswa dan guru berkurang. Hingga akhirnya para murid memutuskan meninggalkan sekolah akibat fasilitas dan kualitas pendidikan yang tak memadai.

“Alasannya kenapa rusak, biasanya anggaran terbatas, tata kelola program perbaikan buruk,” kata peneliti Pattiro Banten Faiz Fadhlil Muhammad dalam diskusi Tantangan dan Strategi Pembangunan SDM Banten di Hotel Le Dian Kota Serang pada Jumat (29/12/2017) kemarin.

Bahkan, menurutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 48% sekolah di Banten yang rusak.

Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina mengatakan masalah pendidikanlah yang kemudian jadi penyumbang lambatnya pembangunan di kawasan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi rendah akibat faktor rata-rata lama sekolah warga yang sebentar.

Menurutnya, perbedaan rendahnya angka rata-rata lama sekolah disebabkan

faktor jarak tempuh. Di Kabupaten Pandeglang, untuk ke sekolah, siswa perlu menempuh perjalanan sejauh 20 kilometer. Di Lebak, bahkan bisa sampai 25 kilometer. Inilah yang menjadikan Angka Partisipasi Murni (APM) setingkat SMA/SMK hanya mencapai 57,04%.

“Ini dijadikan asumsi mengapa anak tidak mau sekolah karena jauh,” katanya.

Di sisi lain, mayoritas angka pengangguran di Banten rupanya juga disumbang oleh lulusan pendidikan SMK. Mengacu pada BPS, pada Agustus 2017, dari total 5,6 juta angkatan kerja se-Banten, sebanyak 9,28% atau 520 ribu orang menganggur. Angka tersebut ternyata meningkat dari 499 ribu pengangguran pada periode Agustus 2016.

Bahkan dari data tersebut, angka pengangguran terbuka justru disumbangkan

oleh daerah Kabupaten Serang mencapai 13% atau 82 ribu orang. Disusul Cilegon sebanyak 11,88% atau 22 ribu orang. Dua daerah tersebut padahal diisi aneka industri dari total 14 ribu lebih industri berdiri di Banten.

Melihat permasalahan ini, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dodi

Nandika mengatakan perlu ada terobosan terkait masalah pendidikan. Menurutnya, masalah pengangguran dari lulusan pendidikan SMK bukan karena kurikulum yang salah. Namun ada masalah yang lebih makro yang terjadi pada persoalan pendidikan Banten.

Jika faktor latar belakang pendidikan SMA/SMK sebagai penyumbang

pengangguran terbesar, menurut Dodi, justru gubernur dapat segera membuat aturan terkait masalah ini. Gubernur bisa turun tangan ke industri dengan cara campur tangan soal aturan penerimaan pekerja, misalnya dari pemuda Banten.

“Perlu ada terobosan seperti peraturan gubernur tentang penguatan SMA/SMK,” katanya.

 

Sumber :

https://cs.byu.edu/job-posting/school-fundraisers-tips-raising-funds-your-school

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pemkot Tangerang Kucurkan Rp 1,1 T

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pemkot Tangerang Kucurkan Rp 1,1 T

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pemkot Tangerang Kucurkan Rp 1,1 T
Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Pemkot Tangerang Kucurkan Rp 1,1 T

Pemerintah Kota Tangerang serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Pada tahun anggaran 2017, Rp 1,1 triliun dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Kota Tangerang.

“1/4 APBD Kota Tangerang hanya untuk mengatasi urusan pendidikan di Kota Tangerang,” ujar Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2017).

Arief mengatakan berbagai program disiapkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan. Program itu di antaranya satgas wajib belajar 9 tahun, program 1000 ruang kelas, hingga pemberian subsidi pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Kota Tangerang.

“Semua anak di kota Tangerang wajib bersekolah minimal 9 tahun, supaya

memiliki bekal pendidikan untuk menghadapi tantangan globalisasi,” kata Arief.

Atas upaya tersebut, Arief diganjar penghargaan Wali Kota Enterpreuner Award 2017. Penghargaan itu diberikan oleh Markplus, bekerja sama dengan Philip Kotler Center untuk kategori pendidikan.

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Arief oleh Hermawan Kertajaya selaku Presiden Markplus & Co pada acara 8th Annual Kellogg Innovation Network (KIN) Asean Forum 2017 di Glass House the Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, Rabu (6/12).

Arief berharap penghargaan itu bisa menjadi suntikan semangat bagi seluruh

aparatur pemerintah kota Tangerang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Penghargaan ini menjadi tantangan baru aparatur dan tenaga pendidik di kota Tangerang untuk bekerja lebih keras meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tangerang,” paparnya.

Acara penghargaan tersebut juga diisi dialog Creative Destination Management

dengan menghadirkan Carol Y.Y Lin profesor dari National Chengchi University Taiwan. Selain itu, ada juga Rob Wolcott Profesor dari Kellogg Graduate School of Management.

 

Sumber :

https://thriveglobal.com/stories/the-internet-is-the-place-where-we-can-get-everything-that-we-need/